Gubernur Sultra Tegaskan Langkah Pengendalian Inflasi Jelang Nataru
HALUANSULTRA.ID – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mengambil langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, saat membuka sekaligus memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa (25/11/2025).
Rakor yang mengusung tema “Optimalisasi Sinergi TPID Provinsi–Kabupaten/Kota dan Penguatan Ketahanan Pangan serta Kestabilan Harga Jelang Nataru 2025” ini, digelar sebagai respons atas dinamika ekonomi dan potensi tekanan inflasi jelang akhir tahun.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua TPID Sultra, Gubernur menegaskan tiga agenda utama, yakni memperkuat sinergi TPID di seluruh daerah, membangun ketahanan pangan, serta mengamankan stabilitas harga menjelang Nataru.
Gubernur menyoroti bahwa kinerja ekonomi Sultra menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sultra pada triwulan III 2025 mencapai 5,65 persen, lebih tinggi dari capaian nasional yang berada pada angka 5,06 persen. Kondisi ini dinilai sebagai penanda ketangguhan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
Namun demikian, Gubernur mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi tekanan harga di triwulan IV. Meski Sultra mencatat deflasi bulanan 0,58 persen, inflasi tahunan masih berada di angka 3,26 persen.
“Perlu melakukan extra effort pengendalian inflasi berdasarkan strategi 4K, yakni Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, mengingat proyeksi inflasi yang diperkirakan berada pada rentang atas target nasional,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berperan menjaga laju inflasi di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih kepada TPID, baik dari jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan seluruh stakeholder yang telah bersinergi menjaga laju inflasi daerah agar tetap terkendali.
Melalui Rakor ini, Gubernur berharap seluruh TPID semakin solid dalam meningkatkan koordinasi, mempercepat respons kebijakan, serta berpegang pada data dan analisis dalam setiap pengambilan keputusan. “Kita harus memastikan bahwa masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah melalui bahan pangan yang terjangkau, distribusi yang lancar, dan stabilitas harga yang terjaga,” tutupnya. (Hms/Dokpim).
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar