Kadis DLHK Jelaskan Aturan Terkait Pembukaan Lahan di Kawasan Teluk Milik ASR

HALUANSULTRA.ID – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kendari, Hj. Erlis Sadya Kencana, ST., MT., memberikan penjelasan resmi terkait aktivitas pembukaan lahan milik Gubernur, Andi Sumagerukka (ASR), di kawasan Teluk Kendari. Ia menegaskan bahwa seluruh proses yang berlangsung merujuk pada aturan tata ruang yang berlaku di Kota Kendari.

Dalam pemaparannya, Erlis menjelaskan bahwa pembukaan lahan tersebut berpijak pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengembangan kawasan Central Business District (CBD).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Surya Paloh Teken Pergantian Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

526 Admin HS

“Kawasan Teluk Kendari memang telah ditetapkan sebagai bagian dari peruntukan pengembangan kota dan sesuai sepenuhnya dengan ketentuan tata ruang tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa berdasarkan regulasi tersebut, wilayah yang menjadi lokasi pembukaan lahan dikategorikan sebagai Areal Peruntukan Lain (APL). Status ini memungkinkan kawasan tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti perdagangan, jasa, hingga pembangunan kawasan perumahan, selama tetap mengikuti aturan tata ruang yang berlaku.

Erlis menambahkan bahwa seluruh bentuk pengelolaan lahan dalam APL wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta RDTR yang sudah disahkan. Dengan demikian, aktivitas yang berlangsung di area tersebut tidak bertentangan dengan Perwali Nomor 21 Tahun 2021 yang mengatur tentang RDTR dan pengembangan CBD Teluk Kendari.

Baca Juga

4 hari  lalu

Lindungi Tenaga Kerja, Polda – Pemprov Sultra Luncurkan Aplikasi SIGA Tenggara

878 Admin HS

“Kami dari DLHK juga memastikan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi perhatian utama. Setiap aktivitas pemanfaatan lahan, harus melalui mekanisme izin dan verifikasi sesuai prosedur agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, “ jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengungkapkan bahwa pihak pengelola lahan telah melakukan proses pengajuan izin ke Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Makassar. Konfirmasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Hms)