HALUANSULTRA.ID,KENDARI – Keluarnya Peraturan pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) terkait penghapusan pegawai honorer, menjadi keresahan ribuan pegawai honorer di setiap daerah.
Dampak pengahapusan tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial seperti bertambahnya pengangguran. Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengungkapkan, melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APESI) sudah mempertanyakan hal tersebut.
“Jika berhenti menerima honorer akan berdampak nantinya. Karena sulit apabila pegawai honorer akan dihapus karena di daerah ada beberapa aktivitas yang sulit dikerjakan selain honorer. Misalnya tenaga kebersihan, tenaga medis, serta layanan publik,”ucap Sulkarnain, Rabu (22/6/2022).
Lanjut dia, jika mengangat P3K untuk mengelolah kebersihan Kota atau PNS ini akan lebih sulit, sebab semua yang kelola tenaga honorer. Kalau hanya menghentikan tidak menambah ini mungkin masih soft tetapi kalau di berhentikan kontraknya ini harus dipikirkan secara matang karena jumlahnya ribuan orang.
“Dan pengangkatan P3K itu diserahkan di daerah untuk pengajianya inikan menjadi beban pemerintah daerah, apalagi jika kita mau angkat dari honorer ke P3K tapi beban pengajian di pemerintah daerah. Tenaga honorer di Kota Kendari ini sangat dibutuhkan seperti tenaga kebersihan, Pol PP, Guru, dan masih banyak lagi,” bebernya.
Diketahui, Jumlah tenaga honorer yang ada di kota Kendari berjumlah 4000 hingga 5000-an. Ini memang masih menjadi bahan diskusi, bukan berarti menolak tapi maksud pemerintah pusat untuk melakukan efesiensi melakukan kualitas kerja tapi dampak kedepannyaa akan merugikan.
Reporter : Krismawan
