HALUANSULTRA.ID – Anggota Badan Anggaran (Banggar), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), Sulawesi Tenggara (Sultra), Suwandi, meminta Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, teliti dalam merestui pencairan anggaran hibah untuk KONI Provinsi, kepada masing-masing cabang olahraga.
“Pak Gubernur harus melihat secara jeli kebutuhan anggaran KONI, untuk Cabor saat PON. Kalau tidak prioritas delete (hapus) saja,” ujar Suwandi ditemui di Gedung DPRD Provinsi, Jumat 31 Mei 2024.
“Kita tahu bersama, Gubernur itu Kuasa Pengguna Anggaran. Nah, KONI ada beberapa masalah, bahkan persoalan sampai BPK hingga ke Kepolisian. Saya kira pak Gubernur sudah tahu dan akan lebih ketat soal pencairan,” sambung Legislator PAN ini.
Ketua Komisi III DPRD Sultra ini juga mengungkapkan, untuk mengirit kebutuhan anggaran saat PON, Pj.Gubernur bisa mengevaluasi setiap Cabor. Artinya, yang akan diberangkatkan merupakan cabor unggulan dan berpotensi saja bisa menyumbangkan medali pada pelaksanaan PON di Aceh-Sumatera Utara nanti.
“PON ini sedang dipersiapkan seluruh daerah di Indonesia. Ya kita di Sultra kalau memang anggaran minim dilihat saja atlet prioritas. Kalau meraih peringkat jauh saat Pra PON jangan dipaksakan ke PON,” katanya.
“Ini untuk efesiensi anggaran. Dana Rp 11 miliar itu kalau dibagi dua dan dibangun jalan juga jembatan kan sangat bermanfaat untuk rakyat,” jelasnya, menambahkan.
Suwandi juga mengapresiasi Dispora Sultra yang tidak gegabah dalam mencairkan dana hibah ke KONI Provinsi. Menurutnya, anggaran tidak mungkin cair kalau tidak sesuai keinginan peruntukannya. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
“Sudah bukan rahasia umum sudah banyak masalah kan soal anggaran KONI. Nah Dispora tentu sudah mempelajari, melihat kebutuhan pemanfaatan anggaran miliaran ini,” kata Suwandi.
“Di Provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia, pengurus KONI sudah banyak jadi tersangka. Nah ini harus menjadi perhatian,” jelas pria yang kembali terpilih menjadi legislator ini.
Suwandi juga menyingung soal pengadaan proyek perlengkapan PON untuk kontingen Sulawesi Tenggara, harus dikawal bersama sebab berdasarkan laporan PON sebelumnya ada yang tidak kebagian seperti kostum, sepatu dan lainnya.
“PON ini event nasional, peserta membawa nama besar Sultra. Kalau tidak beres tentu yang akan malu bukan pribadi. Tapi nama daerah. Dulu di Papua ada laporan pembagian kostum sampai ribut. Bahkan ada yang hilang. Nah ini tidak boleh lagi terjadi,” tutupnya.
Untuk diketahui, pada PON kali ini KONI Sultra mendapatkan dana hibah Rp 11 Miliar. Dana tersebut bisa dicairkan jika sudah ada rincian penggunaan dari Cabor mau pun KONI Provinsi. Sultra akan mengikuti 28 Cabang Olahraga. (HS)
