Pemkot Kendari Verifikasi Pokir Dewan Sesuai Keuangan Daerah
HALUANSULTRA.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi Hasil Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kendari serta pihak terkait yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027, bertujuan untuk menyelaraskan hasil verifikasi usulan Pokir DPRD dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, mengatakan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Kendari pada tahun mendatang. “Pokir DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses, kunjungan kerja, dan berbagai bentuk komunikasi langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing,” jelasnya.
Karena itu, setiap usulan yang masuk perlu melalui proses verifikasi yang cermat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Muhammad Saiful menegaskan bahwa, proses verifikasi bukan hanya bertujuan menyeleksi usulan yang diajukan, tetapi juga memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Seluruh usulan yang diakomodasi harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Kepala Bappeda juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam membahas berbagai usulan yang telah masuk ke dalam rancangan akhir RKPD Tahun 2027. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih terarah, terukur, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kota Kendari.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah terhadap usulan Pokir DPRD yang menjadi kewenangannya. Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan masyarakat, kewenangan pemerintah daerah, ketersediaan anggaran, hingga kesesuaian dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi.
Setiap perangkat daerah diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil kajian dan pertimbangan teknis terhadap usulan yang telah diverifikasi. Melalui forum tersebut, berbagai usulan yang memerlukan penyesuaian dapat dibahas bersama sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan objektif.
Muhammad Saiful mengingatkan bahwa setiap program dan kegiatan yang nantinya diakomodasi dalam RKPD harus mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tidak hanya itu, program yang direncanakan juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target indikator pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari.
Pemerintah Kota Kendari, lanjutnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui pendekatan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD, menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Muhammad Saiful berharap seluruh tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 dapat berjalan sesuai jadwal, sehingga dokumen perencanaan tersebut dapat segera ditetapkan dan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah.
Melalui rapat koordinasi hasil verifikasi Pokir ini, Pemerintah Kota Kendari optimistis bahwa RKPD Tahun 2027 akan menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor. (Hms)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar