HALUANSULTRA.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melalui Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sultra di Hotel Azizah Syariah Kendari, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Antar Lembaga dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Menuju Sultra Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius.”
Dalam sambutannya mewakili Gubernur, Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan bahwa administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
“Data kependudukan adalah fondasi utama perencanaan pembangunan. Dengan populasi Sultra sekitar 2,8 juta jiwa, data yang akurat memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antar-lembaga menjadi kunci mewujudkan masyarakat sadar administrasi. “Kita harus pastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang valid dan aktif. Ini bukan hanya persoalan data, tapi soal keadilan sosial dan pelayanan publik,” ujarnya.
Hugua juga mengapresiasi peran TP-PKK dan DWP yang selama ini menjadi ujung tombak sosialisasi di lapangan, karena memiliki jaringan kader hingga tingkat desa dan kelurahan. “PKK dan DWP adalah mitra strategis pemerintah. Mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga sangat efektif untuk mendorong gerakan sadar administrasi kependudukan,” katanya.
Turut hadir Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, unsur Forkopimda Sultra, Ketua TP-PKK Prov. Sultra, Ketua DWP Prov. Sultra, para pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Sultra, serta Ketua TP-PKK kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan se-Kota Kendari.
Sbelumnya, Ketua Panitia yang juga Kadis Dukcapil Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si, dalam laporannya menyampaikan, bahwa tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk memperkuat sinergi antara Dinas Dukcapil, Pemerintah Daerah, dan lembaga non-pemerintah seperti TP-PKK dan DWP dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Sultra.
“Melalui kerja sama lintas lembaga, kita ingin melakukan akselerasi pencapaian target nasional, terutama dalam program Kartu Identitas Anak (KIA), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta akta perkawinan dan perceraian,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Dinas Dukcapil Sultra terus menghadirkan inovasi layanan seperti Sistem Pelayanan Online Data Kependudukan (Si ANOA) yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia mengusulkan akses pencetakan luar domisili KTP-el bagi penduduk yang berada di luar daerah asal, agar masyarakat dengan mobilitas tinggi tetap mendapatkan hak dokumen kependudukan dengan cepat dan mudah.
Sementara, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Arinta Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa Tim Penggerak PKK memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
“Berdasarkan Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, PKK memiliki kewajiban membantu pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Kesadaran ini harus ditanamkan hingga tingkat keluarga dan desa,” jelasnya.
Menurutnya, rendahnya kesadaran masyarakat di pelosok untuk segera mengurus dokumen seperti akta kelahiran, menjadi tantangan nyata.
“Banyak orang tua baru mengurus akta kelahiran anak ketika akan masuk sekolah. Padahal, akta itu adalah hak dasar anak untuk mendapatkan pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PKK berperan sebagai fasilitator, penggerak, dan pengendali program pemberdayaan keluarga, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan. Melalui Pokja I yang mencakup program Keluarga Indonesia Sadar Hukum dan Kesadaran Bela Negara, PKK berkomitmen menjadi agen sosialisasi utama dalam gerakan sadar Adminduk. (Hms)
