Pemprov Sulawesi Tenggara Gelar Rakor Kewaspadaan Dini Jaga Stabilitas Daerah
HALUANSULTRA.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kegiatan Pemprov yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tenggara ini berlangsung di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kamis (6/11/2025).
Rakor Lintas Sektoral tersebut mengusung tema Sinergitas dan Kewaspadaan Dini dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial, yang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.
Dalam sambutannya, Sekda Sultra menyampaikan bahwa Rakor Lintas Sektoral merupakan bentuk nyata komitmen bersama seluruh pihak, untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dalam menjaga ketenteraman dan keamanan daerah, khususnya melalui kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial.
Kata Asrun Lio, konflik sosial merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konflik seringkali bermula dari hal-hal kecil seperti kesalahpahaman, perbedaan kepentingan, atau ketidakadilan sosial. “Jika tidak diantisipasi sejak dini, hal tersebut dapat berkembang menjadi perpecahan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan stabilitas pembangunan,” ujarnya
Menurutnya, data nasional menunjukkan bahwa sebagian besar konflik sosial dapat dicegah ketika sistem kewaspadaan dini dan sinergi antarinstansi berjalan efektif. Oleh karena itu, Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat mekanisme deteksi dini, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperkokoh jejaring komunikasi antarinstansi di Sulawesi Tenggara.
Sekda menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan harmonis melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah dengan memperkuat fungsi forum komunikasi masyarakat, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta forum komunikasi masyarakat lainnya.
“Forum-forum ini menjadi wadah penting untuk menampung aspirasi, melakukan mediasi, dan mendeteksi potensi konflik sejak dini. Selain itu, Pemprov Sultra juga terus mengoptimalkan sistem informasi dan basis data kewaspadaan dini daerah untuk mendukung analisis situasi dan pemetaan kerawanan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asrun Lio menekankan bahwa upaya pencegahan konflik sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.
“Melalui sinergi yang kuat dan kewaspadaan yang tinggi, saya yakin kita dapat membangun daerah yang aman, damai, toleran, dan kondusif bagi keberlangsungan pembangunan serta investasi,” tutur Sekda.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak lengah terhadap potensi konflik sosial, meskipun kondisi keamanan Sulawesi Tenggara relatif stabil. Menurutnya, pendekatan preventif dan proaktif harus lebih diutamakan daripada langkah penanganan yang terlambat.
“Mari kita jadikan Rakor ini sebagai wadah untuk memperkuat jejaring koordinasi, berbagi informasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang bisa segera ditindaklanjuti di lapangan,” ajak Asrun Lio.
Menutup sambutannya, Sekda Sultra berharap kegiatan Rakor ini menjadi momentum penguatan kebersamaan dan komitmen bersama dalam membangun kewaspadaan dini yang tangguh.
“Saya berharap hasil dari Rakor ini tidak hanya menjadi rekomendasi di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata dan kolaborasi berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda Sultra, Staf Ahli Gubernur, Asisten Setda Sultra, para Kepala Biro di lingkungan Setda Provinsi Sultra, antara lain Biro Hukum, Biro Administrasi Perekonomian, serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sultra, pimpinan instansi vertikal, perwakilan TNI dan Polri, serta para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sultra atau yang mewakili, serta para narasumber. (Hms)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar