KPK-Pemprov Sultra Gelar Bimtek Keluarga Berintegritas, Gubernur : Sanksi Sosial Korupsi Itu Lebih Menyakitkan

HALUANSULTRA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas pejabat eselon I dan II lingkup Pemprov Sultra. Kegiatan yang mengusung tema ‘Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi’ ini berlangsung tiga hari, 11–13 November 2025, di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan keluarga pejabat dan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Gua Lakasa, Destinasi Eksotis Bawah Tanah yang Mengesankan di Baubau

1146 Admin HS

Menurutnya, seluruh pejabat di Sultra harus menumbuhkan kesadaran pribadi dan menjaga nama baik keluarga dengan menjauhi korupsi. Sebab korupsi tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga dapat mencemarkan nama baik keluarga, hingga memunculkan sanksi sosial yang berat di masyarakat.

“Memang untuk pencegahan harus kita mulai dari rumah. Keluarga itu merupakan fondasi penting dalam membentuk kejujuran dan integritas pribadi seorang pejabat. Kalau keluarga sudah memahami bahaya korupsi, bisa saling mengingatkan. Integritas pribadi sangat berkaitan dengan integritas keluarga,” kata Gubernur. .

Andi Sumangerukka mengungkapkan, jika seorang pejabat telah melakukan korupsi dan terjadi penindakan, hukuman terberat itu rasa malu yang ditanggung keluarga, sehingga ia mewanti-wanti seluruh pejabat untuk menjauhi korupsi. “Jangan coba-coba korupsi, karena kalau ada penindakan sanksi sosial itu jauh lebih menyakitkan,” katanya.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Wagub Sultra Buka Festival GEMARIKAN 2025 di RTH Papalimba Lapulu

1368 Admin HS

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Friesmount Wongso, mengingatkan pentingnya integritas keluarga sebagai benteng utama pencegahan korupsi, karena keluarga dapat menjadi sumber motivasi atau malah masalah.

Upaya ini dilakukan melalui program seperti “Bimtek Keluarga Berintegritas” untuk memperkuat kesadaran dan mendorong keluarga agar saling mengingatkan untuk menjauhi korupsi.

Ia mengatakan, keluarga dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga pasangan yang memiliki jabatan publik agar tidak tergoda melakukan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi juga banyak didorong dari kaum perempuan. Untuk itu, perempuan khususnya istri pejabat mempunyai peran penting membangun nilai integritas.

“Dalam kegiatan ini kita memberi pemahaman kepada keluarga, istri pejabat yang hidup mewah, itu salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hindari gaya hidup hedon, apakah yakin ini hasil usaha suami anda, sehingga memperoleh barang-barang itu. Kalau uang itu dari hasil korupsi, kelihatan takarannya. Kita harapkan dii Sultra tidak ada yang terkena tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Ia menjelaskan KPK memiliki tiga pilar utama dalam pemberantasan korupsi yang disebut trisula antikorupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penegakan hukum. Dia menyampaikan bahwa pendidikan juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan menumbuhkan keberanian untuk menolak korupsi.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan integritas, tidak hanya kepada pejabat, tetapi juga kepada pasangan mereka dan para pelaku usaha di lingkungan Sultra,” tandasnya. (Imn)