Pemprov Sultra Gelar Rakor Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah
HALUANSULTRA.ID – Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Asrama C Kantor BPSDM Sultra, Rabu (10/12/2025). Agenda strategis ini akan dilaksanakan selama empat hari, mulai 10–13 Desember 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, selaku ketua panitia, melaporkan bahwa Rakor ini merupakan pengembangan dari tiga tahap Retreat sebelumnya. Retret pertama dilaksanakan di Magelang, lalu retret kedua di Jatinangor oleh Kementerian Dalam Negeri. “Retret ketiga kemudian dievaluasi dan dimodifikasi menjadi kegiatan rapat koordinasi, yang diikuti oleh para Sekda kabupaten/kota dan provinsi serta seluruh Kepala Bappeda,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Sultra mengambil contoh dari praktik baik pelaksanaan retreat nasional tersebut, lalu mengadaptasinya sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Tujuannya adalah melakukan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. “Dan hari ini, kita membuka Rakor Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah yang menjadi tindak lanjut konkret dari model Retreat tersebut,” ujar Asrun Lio.
Sementara, Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling., mengatakan Gubernur Sultra menyampaikan selamat datang dan apresiasi kepada seluruh narasumber, jajaran Kemendagri, OPD, serta peserta Rakor. Wagub menyampaikan bahwa era disrupsi menghadirkan tantangan pemerintahan dan pembangunan daerah yang semakin kompleks, sehingga diperlukan inovasi, kolaborasi, serta kebersamaan antarperangkat daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
Hugua, menyoroti lima isu strategis pembangunan. Pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi faktor kunci peningkatan daya saing daerah. Penguatan SDM harus bersifat inklusif dan memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.
Kedua, tantangan ketimpangan antarwilayah yang masih terjadi, baik dalam akses terhadap infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih, maupun dalam kesempatan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
Ketiga, masih kata Wagub, pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan yang tidak memperhatikan norma lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang berpotensi menyebabkan kerusakan alam, hilangnya biodiversitas, serta memperdalam ketimpangan ekonomi.
Keempat, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Infrastruktur jalan dan sarana penunjang lainnya menjadi penopang efisiensi distribusi barang, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Kelima, tantangan pendanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Banyak daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal dan rendahnya kemandirian keuangan, sehingga diperlukan terobosan kebijakan untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan optimal. “Tantangan-tantangan ini bukan hambatan, tetapi peluang untuk inovasi, perubahan, dan perbaikan sistem,” sambung Hugua.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pusat, khususnya dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta percepatan program berbasis hasil. Di akhir sambutan, Wagub menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi pada karakter, komitmen, dan integritas setiap pegawai.
Turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, para narasumber, instruktur dan pelatih, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta seluruh peserta Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah. (Hms)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar