HALUANSULTRA.ID – Tiga fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), PDIP, PKS dan Demokrat menolak dengan tegas pembangunan kantor baru Gubernur. Proyek tersebut dianggap tak dianggarkan di APBD. Artinya, tak ada pembahasan bersama namun tiba-tiba muncul dengan dana mencapai Rp 400 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai, menyoroti pembangunan kantor tersebut yang dianggap tidak sesuai mekanisme. Ia pun meminta Gubernur H. Ali Mazi tidak melanjutkan proyek itu. Apalagi masa kepemimpinan Ali Mazi sudah tidak sampai setahun. Bisa jadi tidak akan dilanjutkan oleh Gubernur selanjutnya, sehingga terancam mangkrak. “Lebih bagus dana itu itu kita hibahkan untuk masyarakat. Atau lihat hal prioritas yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” tegas Frebi, Selasa (13/9/2022) di Gedung Parlemen Sultra.
Frebi pun tidak memungkiri jika DPRD lalai terkait hal tersebut. Sebab, anggaran yang ajukan saat pembahasan APBD 2022 tidak dibahas secara detail, soal apa saja program yang akan dikerjakan. “Memang untuk APBD 2022 tidak bahas itu pembangunan kantor Gubernur. Tapi disetujui DPRD. Proyek Itu hanya rehab. Artinya disini ada kelalaian DPRD. Setiap Dinas atau badan itu harusnya dijabarkan biar diketahui apa saja yang mau dikerjakan. Ini saya lihat pembahasan gelondongan,” beber Frebi.
Ia pun mengaku menolak dengan tegas soal proyek tersebut. Dan hal seperti ini tidak boleh terulang. “Setiap OPD harus menjabarkan secara detai, tidak boleh lagi gelondongan,” katanya.
Penolakan juga datang dari dari anggota Fraksi PKS, Sudirman. Legislator Dapil Kota Kendari ini menegaskan tidak akan menyetujui proyek pembangunan Kantor Gubernur. Sebab sama sekali tidak ada pembahasan soal gedung baru kantor Gubernur. “Saya pasti akan mempertanyakan program Ali Mazi saat rapat pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2022. Saya tegaskan PKS akan menolak,” ujar Sudirman.
Pembangunan gedung baru Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) telah dilaunching. Itu ditandai dengan peletakan batu pertama, Jumat (2/9/2022). Isi gedung 22 lantai tersebut nantinya bermacam-macam. Pemanfaatan masing-masing lantai dari gedung berbeda- beda.
Anggota DPRD Sultra dari Fraksi Demokrat, Salam Sahadia, mengaku groundbreaking proyek pembangunan gedung baru kantor gubernur oleh Ali Mazi, membuat kaget anggota DPRD Sultra, sebab dalam pembahasan hanya untuk renovasi bukan untuk pembangunan gedung baru.
Dewan menyetujui lewat APBD sekitar Rp 20 miliar lebih hanya diperuntukkan rehabilitasi saja. Bukan dianggarkan atau direncanakan membangun gedung baru “Ini aneh. Kok tiba-tiba kita lihat ada pemancangan,” ungkap anggota DPRD Sultra Salam Sahadia kepada wartawan, Sabtu (10/9/2022).
Salam menegaskan menolak dan akan mempertanyakan hal tersebut kepada Pemprov saat dilakukan pembahasan anggaran. “Teman-teman di DPRD kaget. Karena kok mendadak ada proyek mencapai Rp 400 Miliar,” tutup Salam. (HS)
