HALUANSULTRA ID – Pemerintah Kota Kendari berhasil menurunkan angka stunting. Tahun 2022 angka stunting di Kota Kendari mencapai 24 persen. Namun dengan berbagai upaya penanganan memasuki tahun 2023 angkanya menurun menjadi 19,5 persen. Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, saat menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan nasional Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (Petik Aksi) I yang digelar BKKBN pusat secara daring, Selasa (28/3/2023).
Asmawa Tosepu menjelaskan, jumlah keluarga di Kota Kendari sebanyak 64.843 dengan keluarga sasaran sebanyak 38.625 atau 59,05 persen dari angka tersebut maka, keluarga resiko stunting itu sebanyak 9.351 atau 24,02 persen. “Untuk stunting sendiri dipetakan ada 365 kasus atau 1,4 persen dari 26.006 balita dari SSGI tahun 2022 ada 19,5 persen,” ucapnya.
Dari data tersebut pemerintah Kota Kendari kemudian melakukan audit stunting dengan menjalankan 8 langkah dimulai dengan pembentukan tim audit kemudian menentukan lokus di Kelurahan Tobimeita. Kelurahan ini dipilih karena banyak memiliki kasus stunting.
Setelah melakukan pengukuran ulang tim kemudian melakukan intervensi, evaluasi dan rencana tindaklanjut. Dari berbagai upaya yang dilakukan tim pakar menunjukkan hal positif pada keluarga yang diintervensi.
Selain itu berbagai upaya dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB salah satunya menjalankan program Dapur sehat atasi stunting (Dashat), kegiatan keluarga sakinah dengan menyarankan pendewasaan usia perkawinan. Termasuk beberapa program sejumlah OPD yang terlibat dalam tim percepatan penanganan stunting.
Pj Wali Kota Kendari menambahkan, tak hanya pemerintah, program penanganan stunting juga melibatkan banyak pihak salah satunya bantuan CSR Bank Indonesia di kelurahan lokus stunting. Kemudian kerjasama dengan Baznas.
Asmawa berharap, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah bersama stakeholder, Kota Kendari bisa menurunkan angka stunting sesuai sasaran pemerintah yakni sebesar 14 persen. (HS)
