HALUANSULTRA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengefisienkan pembangunan kantor Gubernur Sultra dari 23 Lantai menjadi 8 lantai saja.
PIC Korsup Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto dalam audiensi bersama DPRD Sultra di Rujab Gubernur, Rabu (6/9/2023) mengatakan, proyek strategis yang deviasi minesnya tinggi harus segera dilakukan mitigasi, agar akhir pekerjaan tidak mines atau mangkrak.
“Kita juga menyampaikan ke DPRD bahwa ada bangunan kantor Gubernur, coba cari langkah yang paling efektif dan efisien. Apakah tetap 23 (lantai) atau misalkan ini 8 lantai tapi jadi gitu. Bisa fungsional, seperti itu, harus efektif dan efisien agar tidak mangkrak,” ungkapnya.
Kata dia, berdasarkan hasil audiensi tersebut DPRD sepakat agar bangunan itu bisa efisien dan fungsional agar tidak terjadi potensi permasalahan kedepannya. Menurutnya, langkah baik untuk membangun 8 lantai terlebih dahulu untuk fungsional, selebihnya jika memang harus ditambah bisa dilakukan lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengatakan bahwa memang ada kekhawatiran dengan pembangunan tersebut. Pasalnya, semua aset daerah harus bermanfaat.
“Sehingga kita juga melihat bahwa ini barang memang sesuai saran juga tadi dari KPK, jangankan 8 lantai, 5 lantai saja sebenarnya sudah cukup. Karena ada juga kekhawatiran kita bahwa Kepala daerah berikutnya jangan sampai tidak ada perhatian kesana. Nanti itu menjadi kegiatan yang mangkrak,” tuturnya.
Nursalam mengatakan bahwa bangunan itu harus berfungsi dan tidak boleh jadi bangunan yang terbengkalai. Untuk itu, DPRD Sultra akan membicarakan itu dengan kepala daerah untuk mengetahui seperti apa kelanjutan bangunan-bangunan yang jadi pekerjaan Ali Mazi yang belum terselesaikan.
Untuk diketahui, kantor Gubernur Sultra yang baru tersebut dicanangkan setinggi 112,6 meter dengan 23 lantai dan dibangun dengan teknik pembangunan menggunakan sistem hidrolik atau injeksi.
Ada sekitar 800 titik tiang pancang yang terpasang untuk menahan bangunan kantor baru ini. Total keseluruhan dari pembangunan ini sekitar Rp300 miliar, dan diperkirakan akan selesai 2 tahun lagi atau sampai tahun 2025. (HS)
