HALUANSULTRA.ID – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Syahrul Said, meminta kepada Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, melakukan pelantikan pejabat eselon yang ada di lingkup Pemprov.
Bukan hanya itu, Pemprov juga diharapkan membuka lelang jabatan untuk mendefinitifkan jabatan Plt pada sejumlah OPD.
Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, Syahrul mengaku prihatin melihat OPD yang ada di Pemprov banyak di isi Plt. Ia mencontohkan, Disperindag, Dinas Perikanan, Kesbangpol, Dinsos, Sekwan termasuk Dinas Kehutanan rata-rata pimpinannya Plt.
Menurutnya, kapasitas pimpinan OPD seorang Plt, tentu kewenangan sangat terbatas. “Saya kira kita tahu bersama, uji kompetensi April 2024 digelar, dan sampai saat ini belum juga ada pelantikan. Itu kan banyak pejabat kita menunggu. Mungkin ada yang berharap pelantikan karena demi kenaikan pangkat, atau lainnya,” jelasnya, usai rapat pembahasan anggaran di Kantor DPRD Sultra, Rabu, 2 Oktober 2024.
“Begitu pun puluhan eselon III kan sudah ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) berarti sudah bisa ikut lelang jabatan. Semoga hal ini juga bisa menjadi pertimbangan bapak Gubernur segera melakukan pembenahan,” sambung Syahrul Said.
Legislator NasDem ini juga mengaku, menemukan sejumlah Kepala Bidang pada OPD kosong tanpa pejabat, karena pejabat sebelumnya telah pensiun. Sehingga diisi oleh Plh Kabid.
“Kalau memang belum ada izin dari Kemendagri, kok provinsi lain bisa melantik. Contohnya, Lampung, Sulsel, DKI Jakarta, bahkan pekan lalu, Pj Gubernur Papua Barat juga melantik pejabat jumlahnya belasan orang,” bebernya.
Untuk itulah, Syahrul, minta dengan tegas agar Pj Gubernur Sultra segera bergerak membenahi jabatan di OPD, agar pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal.
“Ujikom juga itu kan sudah tuntas dan menggunakan anggaran. Saya harap lagi ya, ini bisa menjadi perhatian serius dari bapak Pj Gubernur Sultra,” jelasnya.
Dewan lainnya, Gunaryo, Anggota Komisi I DPRD Sultra, meminta hal ini untuk menjadi perhatian serius Pj Gubernur Sultra. Sebab birokrasi tidak berjalan sesuai harapan jika pejabat OPD Plt dan begitu pun posisi Kabid kalau bukan pejabat definitif.
“Ya kalau memang sudah berjalan sesuai aturan, kemudian ada restu Kemendagri harusnya ada pelantikan. Kenapa mesti di tunda-tunda. Provinsi lain banyak yang melantik,” ucap, legislator PDI Perjuangan ini.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memang telah menggelar uji kompetensi (Ukom) untuk 49 pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sultra. Namun, hingga kini belum juga ada pelantikan pejabat.
Begitu pun para pejabat eselon III, puluhan orang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Mereka tentunya berharap terbuka lelang jabatan dari Pemprov.
Sebelumya, Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio, mengatakan jika tidak ada jabatan yang kosong di Pemprov Sultra, sebab semua diisi oleh pejabat.
” Tidak ada yang kosong, kan kita isi dengan pajabat Plt yang ada,” ucap Sekda usai membuka kegiatan optimalisasi PAD Bapenda Sultra di Hotel Zahra, Selasa, 1 Oktober 2024.
Soal restu pelantikan lanjut Sekda, memang KASN telah dibubarkan, namun yang mengatur ASN itu bukan KASN. “Ada BKN, ada Kemendagri. Gitu ya, sudah ya,” tutup Sekda, meninggalkan hotel. (HS)
