HALUANSULTRA.ID- Presiden Prabowo Subianto tidak mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat ia berkunjung ke luar negeri. Prabowo hanya menitipkan Indonesia ke Gibran dan semua menteri kabinetnya. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menyebut ini tidak biasa. Lazimnya, kata dia, seorang presiden akan menyerahkan fungsi dan tugasnya kepada wakilnya bila sedang bertugas ke luar negeri. “Hal itu tidak terjadi pada Prabowo kepada Gibran kemungkinan disebabkan dua hal,” ujar Jamiluddin, Sabtu (9/11/2024).Dilansir dari laman Herald.ID
Pertama, kata dia, meskipun secara hukum Gibran sudah sah sebagai wakil presiden, tapi masih banyak anak bangsa yang belum sepenuhnya menerimanya. Bahkan masih ada yang menolaknya dengan berbagai alasan. Situasi ini menurutnya bisa saja mengkhawatirkan Prabowo bila mendelegasikan fungsi dan tugasnya semata kepada Gibran. Prabowo khawatir akan muncul gelombang penolakan selama ia bertugas di luar negeri. Makanya, lanjut Jamiluddin, untuk meminimalkan resistensi, Prabowo menitipkan Indonesia kepada Gibran dan seluruh menterinya. “Jadi, yang digunakan kata ‘titip’, bukan pendelegasian fungsi dan tugas selama Prabowo di luar negeri,” terangnya.
Penilaian Jamiluddin, hal itu dilakukan Pabowo sebagai jalan tengah agar tidak menyinggung Gibran yang tidak diberi delegasi tugas. Prabowo ingin tetap ada keseimbangan politis selama ia di luar negeri. Selanjutnya yang kedua, Prabowo bisa saja melihat Gibran masih terlalu muda, sehingga kalau didelegasikan fungsi dan tugas presiden kepadanya, Gibran dikhawatitkan belum siap. “Apalagi di awal pemerintahannya, Prabowo tampaknya tidak ingin melakukan kesalahan, terutama dalam pengambilan kebijakan yang dapat menggoyang legitimasi kepemimpinannya,” jelasnya.
Hal itu sejalan dengan pernyataan Prabowo agar menghilangkan dendam politik. “Hal ini kiranya sebagai sinyal agar tidak ada melampiaskan dendam politik di Tanah Air selama ia berada di luar negeri,” ujar Jamiluddin. Bisa jadi menurut dia, dendam politik yang dimaksud masih berkaitan dengan Gibran. Kalau ini arahnya, maka sangat masuk akal bila Prabowo tidak mendelegasikan tugasnya kepada Gibran. Prabowo justru ingin melindungi Gibran dari orang-orang yang belum menerimanya sebagai wakil presiden.
Lebih jauh ia menuturkan, dengan tidak ada pendelegasian, maka tertutup bagi Gibran untuk mengambil kebijakan selama Prabowo di luar negeri. Dengan begitu, celah para pendendam politik jadi tertutup untuk menggoyahkan pemerintahan Prabowo, khususnya kepada Gibran. Jadi, tambah Jamiluddin, semua itu dilakukan Prabowo untuk menciptakan suasana sejuk di Tanah Air selama ia bertugas di luar negeri. “Kondusivitas politik di dalam negeri diperlukan agar kabinetnya tetap berjalan maksimal selama ia di luar negeri,” tegasnya.
Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli sementara itu menyatakan hal ini tak terlepas dari pengalaman Gibran yang masih baru di pemerintahan. “Harus diakui pengalaman Gibran dalam pemerintahan mungkin masih seumur jagung. Secara intuitif (insting), Prabowo tentu tidak akan menyerahkan pengambilan keputusan strategis kepada seorang Gibran,” ucap Fadhli. Ia meminta publik untuk tidak menafsirkan perintah Prabowo sebagai bentuk perpecahan dengan Gibran. Fadhli meyakini, Prabowo tetap menaruh kepercayaan pada Gibran selama dia kunjungan kerja ke luar negeri. “Sehingga rumor soal ketidakpercayaan Prabowo terhadap anak Jokowi tersebut tidak benar adanya.
Kalaupun ada kesangsian terhadap kualitas Gibran sebagai Wapres, pastinya hal tersebut tidak ditunjukkan secara terbuka di ruang publik,” ujarnya. Dia juga menekankan, perintah koordinasi langsung menteri kepada Presiden Prabowo, tentu harus dilihat dengan sudut pandang positif. Ini membuktikan bahwa Prabowo tak mau ada sekat antara dirinya dengan jajaran di kabinet. “Tetapi melainkan karena Prabowo ingin menghilangkan barrier (batasan) agar menteri bisa menyampaikan langsung dan mengambil keputusan segera atas persoalan-persoalan mendesak,” kata Fadhli. (HS)
