HALUANSULTRA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), turun lapangan demi menemukan solusi keluhan warga Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, soal penyerobotan lahan oleh PT Merbau, Rabu 8 Januari 2024.
Hadir dalam kunjungan Wakil Ketua DPRD Sultra, Hj.Hasmawati bersama Ketua Komisi I, La Isra dengan rekan dewan lainya, Budhi Prasodjo, Suparjo, Muhamad Tyas Zulfikar, Hj Wisra Wasta Wati dan Hj Nurlina Surunuddin.
“Tujuan kita kunjungan untuk melihat langsung lahan masyarakat yang diserobot. Kita ingin menuntaskan persoalan ini. Kasihan warga yang jelas-jelas punya surat tanah tapi lahannya direbut oleh perusahaan Sawit,” ujar Hasmawati, disela-sela meninjau lokasi yang diserobot PT Merbau.
Wanita yang akrab dengan sapaan Hj.Cemma ini pun meminta kepada warga, untuk memperlihatkan semua bukti-bukti kepemilikan tanah yang nantinya akan dibahas lebih detail dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar Senin, 13 Januari 2025.
“Ini bentuk respon kami sebagai wakil rakyat. Ada puluhan warga meminta bantuan, warga mengeluh dengan kehadiran PT Merbau yang membabi buta mengambil tanah masyarakat,” tegas Hj Cemma.
Dalam kunjungan ini, kedatangan para wakil rakyat langsung disambut warga. Awalnya pertemuan digelar di balai Desa Rakawuta.
Setelah itu bersama warga, langsung turun melihat langsung lahan warga berisi tanaman seperti merica yang digusur menggunakan alat berat oleh PT Merbau.
Legislator pun mengelilingi lokasi menggunakan motor, karena jalan yang sulit dilalui oleh kendaraan roda empat.
Ketua Komisi I DPRD Sultra, La Isra, mengungkapkan keluhan ini akan menjadi atensi utama karena sangat jelas banyak warga yang lahannya diserobot paksa.
“Kami datang untuk memastikan soal aduan yang masuk. Kami tidak mau menggambar di atas meja, kami ingin melihat langsung lokasi, dan ternyata memang ada penyerobotan,” ucap La Isra.
Menurut legislator Gerindra ini, warga telah menyatakan dengan tegas tidak menolak investasi. Asalkan berjalan sesuai dengan aturan.
“Ini kan ada yang sudah punya sertifikat tapi lahannya justru masuk ke HGU PT Merbau. Makanya, kami minta inventarisir seluruh lahan warga yang sudah digusur. Bawa dengan bukti kepemilikan saat kami gelar pertemuan di Provinsi,” jelasnya.
La Isra pun meminta dalam pertemuan nanti harus menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari warga, pihak perusahaan, aparat keamanan dalam hal ini Kapolres Konsel, BPN, termasuk para Kepala Desa dan Camat,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Desa Rakawuta, Andi Odang, mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD Provinsi Sultra yang mau hadir. Bahkan, mereka turun melihat langsung lokasi penyerobotan.
Kades berjanji akan terus mengawal bersama warga dan berharap ada solusi terbaik dari seluruh wakil rakyat dalam menuntaskan semua persoalan.
“Kami ingin tanah warga jangan diganggu agar bisa kembali berkebun untuk makan. Ini lahan warga, tidak pernah dijual, punya sertifikat, SKT lengkap, bayar pajak tiap tahun tiba-tiba diserobot oleh PT Merbau,” tutup Kades.
Sementara itu, salah seorang warga Rakawuta, yang enggan namanya ditulis menegaskan jika pihak perusahaan mengusur tanaman warga secara sembunyi-sembunyi.
Bukan hanya lahan warga Rakawuta, lanjut dia, namun ada beberapa tanah warga desa lainnya yang juga ikut diserobot. Ia pun menaruh harapan besar kepada anggota DPRD yang telah datang melihat langsung tanah masyarakat.
“Kalau kami lagi salat Jumat, mereka gusur tanaman kami pakai alat berat. Kami laporkan juga tidak solusi. Kemudian, lahan kami mereka tanami sawit, kalau kami tebang mereka lapor dan aparat akan menangkap kami. Sementara itu lahan kami, kami bingung pak,” tandasnya, meneteskan air mata. (HS)
