HALUANSULTRA.ID – Menteri Dalam Dalam, Negeri Tito Karnavian, didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu,
membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Kendari. Pembukaan Rakornas bertajuk “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman dan Harmoni” ditandai dengan pemukulan gong oleh Tito Karnavian di Hotel Claro Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Selasa (11/4/2023).
Rakornas ini bertujuan untuk memberikan kesepahaman bersama terhadap berbagai kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengatasi potensi masalah sosial di tengah masyarakat. Khususnya, dalam menciptakan kondisi aman saat menyambut pesta demokrasi Pemilu tahun 2024 mendatang. Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan perlu melakukan sinergi dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi sosial dan budaya. “Bahwa bangsa yang besar itu plural, disparitas bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bermacam agama, semuanya ini pastinya sudah kita pahami,” jelasnya.
“Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, tugasnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kewaspadaan nasional. Karena, ini masalah penting bagi bangsa. Kita liat topiknya, tema ini biasa, pasti akan membicarakan variabel. Ada dua variabel, pertama perlunya sinergi ketahanan sosial, kedua pemilu damai aman dan harmoni,” ungkap Menteri Tito.
Tito mengungkapkan keragaman ini di satu sisi merupakan kekayaan. Tidak banyak negara yang memiliki keragaman seperti Indonesia dan tidak banyak negara yang mampu merawat keberagaman ini. Di sisi lain di ilmu keamanan dengan semakin beragamnya hal tersebut maka potensi konflik semakin besar. Semakin besar kelompok semakin banyak perbedaan, maka semakin besar potensi konflik yang akan terjadi. Menurutnya, berdasarkan ilmu manajemen konflik, jika mau membuat kelompok menjadi solid, maka harus mengangkat persamaan yang ada. “Misalnya melalui tadi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama itu akan menyatukan kita dan dasar negara kita Pancasila itu juga menyatukan kita,” kata Menteri Tito.
Sementara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bachtiar dalam konferensi pers mengatakan, ketahanan sosial memiliki andil besar dalam kehidupan bernegara. “Makanya dimensi sosial ini harus dibicarakan dari hulu ke hilir, makanya seluruh kementerian dan lembaga terkait hulu hilirnya sosial ini kita undang. Supaya kita mengurusi ketahanan sosial ini bisa terukur,” jelasnya saat konferensi pers di salah satu hotel di Kota Kendari.
Kata dia, Rakornas ini pertama kali diadakan di Indonesia, Sulawesi Tenggara. Sebab saat ini pihaknya menilai Sulawesi Tenggara merupakan barometer pembangunan di Indonesia. “Saya kira ini rapat perdana di Indonesia, membicarakan ketahanan sosial agak tajam dan ditempatkan di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara hari ini menjadi barometer pembangunan nasional kita sebagai pusat pertumbuhan baru,” katanya.
Pihaknya menilai, dengan dipilihnya sebagai barometer pembangunan nasional, maka pembangunan di wilayah Sulawesi Tenggara terbilang pesat yang didukung dengan berbagai ketahanan sosial. Dirinya berharap ketahanan sosial ini dapat dijaga, terlebih saat ini sedang menuju tahapan pemilu tahun 2024 dan Pilkada serentak tahun 2024.
“Ini tentu harus dijaga, kenapa karena kita sedang menuju tahapan pemilu suksesi pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024. Maka ketahanan sosial masyarakat ini yang sudah terawat di Sulawesi Tenggara terus dijaga. Karena tidak mungkin orang mau investasi kalau daerah dan masyarakat tidak stabil,” katanya. “Kegiatan ini untuk mendorong seluruh elemen bangsa bersinergi dalam memantapkan kerukunan masyarakat, terutama menciptakan suasana yang damai, aman, dan harmoni dalam menghadapi pemilu tahun 2024,” tutupnya. (HS)
