HALUANSULTRA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak dengan tegas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu dibacakan langsung Ketua DPRD Sultra, H. Abdurrahman Shaleh saat rapat paripurna, Senin (12/9/2022). Menurut Abdurrahman, dewan banyak menerima aspirasi dari sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat, yang tidak menerima adanya kenaikan harga BBM. “DPRD Sultra menyatakan penolakan sebagaimana aspirasi masyarakat, tentang kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi,” ucap Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, membacakan keputusan rapat paripurna penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Selain menolak kenaikan harga BBM, DPRD meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim pengawas penyaluran BBM bersubsidi di semua tingkatan sampai pada level SPBU.
“Meminta kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk membentuk tim pengawas dan pengendalian harga bahan-bahan pokok dan tarif angkutan darat dan laut di Sulawesi Tenggara,” katanya. Terakhir legislator asal PAN ini meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menaikkan upah minimum Provinsi (UMP) Sultra. ARS menyampaikan, keputusan paripurna DPRD menolak kenaikan harga BBM disaksikan Gubernur Sultra Ali Mazi dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio, yang hadir di gedung sidang utama DPRD. “Kita bersyukur hari ini hadir Gubernur dan Sekda Sulawesi Tenggara untuk memperlihatkan komitmen yang baru saja saya bacakan,” kata ARS.
Sebelumnya, pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Sabtu (3/9), mengatakan dengan adanya penyesuaian tersebut, maka harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800, dan Pertamax non-subsidi naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500. Hal ini, membuat DPRD Sultra dibanjiri pengunjukrasa. Mulai sopir angkutan kota (angkot) dan mahasiswa di Kota Kendari, menggelar demonstrasi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tuntutannya, meminta kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, agar ikut menyuarakan protes penolakan keputusan presiden mengumumkan kenaikan BBM.
Ketua Komisi III, Suwandi Andi menyatakan, dirinya bersama 44 orang anggota DPRD Sultra Sulawesi Tenggara, sepakat menolak keputusan kenaikan BBM dari pemerintah. DPRD Sultra kata dia, terus berusaha melakukan komunikasi dan koordinasi agar apa yang menjadi tuntutan massa aksi bisa mendapat solusi. Suwandi juga mengapresiasi gerakan mahasiswa menolak kenaikan BBM.
Menurutnya, mahasiswa merupakan harapan rakyat menyuarakan protes dan tuntutan publik terkait kenaikan BBM. “Kenaikan harga BBM akan kian menyengsarakan. DPRD Sultra mendukung penuh aksi damai ini. Tuntutan yang sudah disampaikan terhadap kami akan dibawa ke pusat untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan teman-teman mahasiswa. Kita sepakat bersama harga BBM naik kita tolak” ucapnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Sultra, H. Jumarding, SE, menegaskan menolak adanya kenaikan harga BBM. Hal ini sangat berdampak pada masyarakat, apalagi saat ini rakyat masih menderita akibat dampak Virus Corona (Covid 19). “BBM naik tentu tarif transportasi, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya ikut naik. Ini akan kian menyengsarakan. Saya Jumarding menolak. Hidup rakyat, hidp mahasiswa,” teriaknya. (ADV)
