HALUANSULTRA.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024, Rabu (3/1/2024). Di Kota Kendari, Rakor ini diikuti oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, bersama Sekda dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pemkot mengikuti rapat secara daring atau online, di Comand Center Balai Kota Kendari.
Mengawali Rakor, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan agar seluruh unsur, baik dari Kementerian, lembaga, pimpinan daerah untuk tidak bosan mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah. “Kita jangan bosan dalam menangani inflasi karena menyangkut masalah stabilisasi harga bahan pokok barang pangan,” ujarnya.
Dia mengatakan, sesuai data bahwa inflasi Indonesia berada di peringkat 53 dari 186 negara di dunia. Sementara inflasi di tingkat negara G20, inflasi Indonesia berada di peringkat ke 7 dari 24 negara G20. Tingkat inflasi di negara ASEAN yang diurutkan berdasarkan inflasi terendah, Indonesia menempati peringkat ke 4 dari 11 negara ASEAN. Sementara itu, dilansir dari akun resmi Pemkot Kendari, dalam rapat, Mendagri meminta para kepala daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing, karena ini menyangkut hajat orang banyak.
Kemudian untuk daerah yang masih mengalami inflasi lebih tinggi dari angka nasional, Tito mengingatkan harus menjadi perhatian, sebab Mendagri tidak segan mengganti pejabat kepala daerah yang tiga kali berturut-turut angka inflasinya di atas angka nasional untuk seluruh Pj yang menjabat di Indonesia. Mendagri juga memberikan apresiasi pada daerah yang berhasil menekan inflasi sehingga angkanya berada di bawah nasional.
“Saya tau panen cabe besar di Sulawesi Barat inisiatif dari Pemda provinsi, terima kasih pak Profesor Zudan yang sudah melakukan, banyak daerah melakukan itu (tanam cabe) bisa menangani dengan kemampuan sendiri, tanam cepat panen,” ungkapnya dalam rapat. Inflasi nasional pada Desember 2023 mencapai 0,41 persen lebih besar dibandingkan pada November 2023 yakni 0,38 persen. Sedangkan inflasi tahun ke tahun pada Desember 2023 mencapai 2,61 persen, jauh lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama pada 2022 yang mencapai 5,51 persen.
Sementara itu, pada Desember 2023 Kota Kendari terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,61 persen, month to month (mtm) tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31 persen dan inflasi year to date (ytd) pada Desember 2023 sebesar 2,61 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi yoy pada Desember 2023 antara lain beras, angkutan udara, cabai rawit, rokok kretek filter, mobil, akademi/perguruan tinggi, rokok putih, sekolah menengah atas, emas perhiasan, serta cabai merah.
Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian sebelumnya pada 2023 lalu, telah mencopot Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Sutarno Nugrahawan. Hal tersebut dilakukan karena Didik dinilai tidak mampu mengatur inflasi harga beras di wilayahnya. Mantan Kapolri tersebut menyebut sanksi yang akan diberikan berupa pemecatan atau penggantian Pj, jika tak mampu menekan laju inflasi. “Kalau perform-nya ga bagus, anytime bisa diganti untuk PJ dan saya sudah melakukan itu,” kata Tito kepada awak media di Kantor Kemendagri.
Tito mengungkapkan sudah beberapa kali mencopot Pj Kepala Daerah yang lalai dalam pengendalian inflasi. Ia menegaskan dengan pengendalian inflasi, kepala daerah bisa berperan dalam menjaga daya beli masyarakat, utamanya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. “Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu,” ujar Tito.
Sebaliknya, untuk kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi, Tito mengusulkan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan insentif fiskal. Hal ini kemudian direalisasikan oleh Kemenkeu dengan menganggarkan Rp 1 triliun insentif bagi daerah yang berhasil mengendalikan inflasi tahun ini. Sebanyak Rp 1 triliun insentif tersebut terbagi menjadi tiga tahap. (HS)
