HALUANSULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten Muna Barat menerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2023. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj Bupati Muna Barat, Dr Bahri, di Hotel Claro, Kota Kendari.
Penghargaan ini merupakan diinisiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.
Penghargaan ini diberikan kepada Pemda Muna Barat karena telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya, khusus untuk warga miskin yang masuk sebagai pekerja rentan. Mubar mengalahkan tiga daerah lainnya yang masuk nominasi yaitu Bombana dan Buton Tengah.
Kepada awak media, Pj Bupati Muna Barat, Dr Bahri, mengucapkan terima kasih atas reward yang diberikan. Ia membeberkan,
Muna Barat menerima reward setelah dilakukan penilaian oleh tim panitia yang dibentuk oleh Gubernur diketuai oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio. Panitia melibatkan praktisi hukum, akademisi, ahli kebijakan dan lainnya.
“Sebelum diberi penghargaan saya diminta untuk mempresentasikan ini kepada panitia. Saya memaparkan dalam konteks menurunkan angka kemiskinan dengan cara mengurangi beban pengeluaran warga. Salah satu strateginya yaitu dengan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Alhamdulillah Mubar menerima Paritrana Award penilaian baik I di Sultra,” ujar Bahri, Selasa 9 Mei 2023 di Kota Kendari.
Bupati menjelaskan, sejak tahun 2022 Pemda Mubar telah mengikuti program BPJS ketenagakerjaan. ” Kenapa ini saya lakukan? karena kondisi di Mubar berdasarkan data BPS ada 13,98 persen 2021 dan 2022 menjadi 13,85 atau 11.560 penduduk miskin. Dari total itu termasuk dalamnya 2.450 (3,89 persen) penduduk miskin ekstrem yang harus mendapat perhatian,” jelas Bahri.
Dalam rangka mengatasi angka kemiskinan tersebut, lanjut Bahri, Pemda melakukan tiga terobosan. Pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kedua meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketiga, mengurangi kantung kemiskinan.
“Jadi saya mengeluarkan kebijakan BLT APBD untuk masyarakat miskin yang ada di kelurahan. Karena kondisi di lapangan ada warga miskin pada beberapa kelurahan yang mendapat perlakukan berbeda,” katanya.
Program kedua lanjut dia, Pemda memastikan pelayanan pendidikan semua gratis atau biayai APBD. Kemudian program ketiga, memberikan perlindungan jaminan sosial kepada warga. Jaminan ini dalam dua bentuk. Pertama mengikuti program BPJS kesehatan. Pemda mendaftar semua dengan jumlah penduduk 87.575 jiwa.
“Jadi semua pelayanan kesehatan itu gratis, termasuk kami menyediakan pelayanan kelas tiga. Kalau ada warga sakit sisa datang ke RS membawa KTP semua itu dijamin gratis. Anggaran BPJS Kesehatan untuk warga Mubar itu mencapai Rp 13 miliar,” terangnya.
Lalu, kata Bahri, program kedua Pemda juga mengikuti program BPJS ketenaga kerjaan, semua penduduk miskin yang mencapai 13,85 persen di Muna Barat tersebut, telah didaftarkan ke ke BPJS ketenagakerjaan untuk menjadi pekerja rentan. Adapun manfaat yang diterima jaminan yaitu akan mendapatkan jaminan kematian dan kecelakaan kerja.
“Saya sudah daftar itu semua.Kita anggarkan dari APBD. Kami juga bersinergi pendanaan dengan desa. Kalau surat edaran pak Gubernur 100 orang per desa, saya buat 140.000 orang perdesa. Jadi, dibiayai dari dana desa, sisanya dari APBD,” sambungnya.
Bupati menuturkan, bukan bukan saja warga miskin. Pemda Mubar juga akan menyasar pegawai non PNS. Hanya saja masalahnya, banyak warga Muna Barat ber KTP Muna. Ia pun menegaskan seluruh non PNS akan dikembalikan ke Mubar.
“Kalau iuran bulanan 16.800 per orang. Coba dijumlah saja 11.560 orang, kalikan 12 bulan itu saya anggarkan di APBD. Dan sudah ada dua orang mendapatkan santunan Rp 42 juta,” jelas Bahri.
Bupati menambahkan, ke depan Pemda Mubar berharap bisa mempertahankan, dan hal penting yang harus dperhatikan adalah tanpa kolaborasi dan koordinasi dengan BPJS tidak mungkin akan tercapai. “Karena itu, inovasi-inovasi bersama BPJS terus terjalin. Sehingga, bisa mempertahankan raihan prestasi ini,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Muh. Abdurrahman Sholih menuturkan ada beberapa indikator sehingga mendapat penilaian baik oleh tim juri. Misalnya terdapat bukti dukungan Pemda terhadap implementasi BPJS Ketenagakerjaan. Lalu ada kebijakan memberikan perlindungan untuk warga miskin sebagai pekerja rentan. “Jadi memang Pemda Mubar sangat mendukung dan peduli terhadap warga, khusunya yang kurang mampu. Warga tidak disusahkan untuk membayar, Pemda Mubar dalam kendali pak Bupati sudah memprogramkan dan menyiapkan dana melalui APBD,” katanya.,” katanya.
Kata dia, bukti ini menjadi poin signifikan. Kemudian jumlahnya di Mubar sangat besar dan terus bertambah berdasarkan data yang ada. “Program ini sangat baik sesuai instruksi presiden untuk mengatasi kemiskinan dengan jaminan sosial kematian dan kecelakaan kerja,” tutupnya.(HS)
