HALUANSULTRA.ID – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) DR. H.C Andap Budhi Revianto, S.I.K. MH, membuat gebrakan positif terkait pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Prosesnya kini tidak dilakukan secara umum, atau hanya pada angka gelondongan saja. Tapi, penggunaan setiap anggaran kini sudah terinci sesuai dengan program yang diusulkan. Artinya, dana untuk proyek atau kegiatan kini lebih terbuka, tidak seperti tahun-tahun atau pemimpin sebelumnya. Hal itu terlihat ketika Pj Gubernur membacakan sambutan dalam rapat paripurna Pidato Pengantar Gubernur atas Raperda APBD-Perubahan Tahun 2023 di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur, Senin, 25 September 2023.
Tidak tanggung-tanggung, Pj Gubernur menampilkan seluruh rincian penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan yang diprogramkan. Mulai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya, lengkap dengan rincian dana untuk setiap kegiatan. Menurut Andap, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa perubahan regulasi dari pemerintah pusat, yang kemudian oleh daerah diminta segera untuk dilaksanakan atau menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan saat ini.
“Pengelolaan keuangan daerah harus kita laksanakan secara terbuka. Pembahasan APBD itu bukan menjadi rahasia antara anggota dewan dan pejabat. APBD itu adalah dana rakyat, jadi harus dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Program kegiatan dirancang oleh setiap OPD, untuk kesejahtaraan masyarakat diseluruh Kabupaten dan Kota,” kata Andap.
Untuk diketahui, dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah awalnya direncanakan sebesar Rp.4,567 triliun berubah menjadi Rp 4,654 triliun. Adapun target pendapatan pada APBD Perubahan 2023 menurut Andap, naik 6,01 persen, atau senilai Rp 97,6 M. Dari anggaran semula Rp 1,625 triliun menjadi Rp 1,723 Triliun. “Perubahan target tersebut berasal dari bea balik nama kendaraan naik 2,74 persen, pajak air permukaan, pajak rokok 19,75 persen dan PAD yang bersumber dari retribusi naik 1,80 persen,” katanya.
Nah program pembahasan APBD secara transparan yang disampaikan oleh Pj Gubernur, mendapat respon bagus dari para legislator. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Jumardin, SE, mengapresiasi langkah Pj Gubernur Sultra, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto, terkait transparansi anggaran dalam pelaksanaan program kerja melalui APBD. “Selama 9 tahun saya menjadi anggota DPRD Provinsi. Pemimpin seperti ini yang kita harapkan. Dan ini juga pasti sangat diinginkan bersama masyarakat, karena pembahasan APBD sangat terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar Jumardin.
Menurut Legislator Demokrat ini, program-program yang digagas Pj Gubernur sangat jelas semua untuk kemaslahatan rakyat. Misalnya, adanya bantuan rumah tidak layak huni, bantuan untuk desa tertinggal, pembangunan infrastruktur, bantuan pendidikan, kesehatan, semua anggarannya dibuka secara detail. “Sebelumnya tidak ada seperti ini. Hanya gelondongan, kan aneh tiba-tiba langsung muncul pekerjaan ini, proyek itu,” bebernya.
Kata dia, banyak program Pj Gubernur Sultra dalam APBD akan bisa dinikmati untuk seluruh masyarakat Sultra, sebab analisa diambil dari tingkat bawah, mulai dari desa dan kelurahan. Ia juga bahkan menyambut positif soal pengalihan dana perbaikan Rujab untuk bantuan perumahan rakyat layak huni. “Kemungkinan nanti akan dibahas pada APBD induk, karena saya lihat mengarah kesitu. Inilah dasar kita untuk penyusunan APBD 2024,” terangnya.
Anggota DPRD lainnya, H. Bustam, juga sangat mensupport langkah Pj Gubernur Sultra dalam hal transparansi pembahasan program APBD. Sebab biasanya APBD tidak dibahas detail tapi bentuk gelondongan saja. Nah jika lebih mendetail dan lebih terinci sasaran pasti jelas. Hal ini juga penting bagi legislator, agar ketika mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait anggaran, semua anggota dewan bisa menjawabnya dengan baik. “Ketika ada program yang tidak sesuai, maka Banggar harus berani mencoret dan mengembalikan RAPBD yang diajukan. Saya lihat tadi sangat detail. Ini bagus agar kami juga di dewan bisa mengetahui apa-apa saja yang akan dikerjakan,” tutup politisi asal Gerindra ini. (imn/hs)
