HALUANSULTRA.ID – Anggaran hibah KONI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang diperuntukan saat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV 2022 di Baubau-Buton hingga kini belum jelas laporan pertanggungjawabannya (LPj). Dana sebesar Rp 15,437 Miliar tersebut diduga ada yang tidak beres dalam proses pertangungjawaban, karena tidak didukung bukti lengkap.
Mantan Kadispora Sultra yang menjabat saat Porprov bergulir, H. Trio Prasetio Prahasto, membenarkan jika LPj dana hibah KONI Sultra belum tuntas dan masih dalam proses perbaikan. Kata dia, LPj tersebut sudah pernah dimasukan ke Dispora namun diambil kembali oleh KONI karena masih ada yang tidak sesuai.
“Proses pengelolaan dana itu diserahkan semua ke KONI Provinsi. Dispora hanya menyerahkan (hibah), mereka (KONI) mengelolah. Sudah pernah dimasukan tapi diambil kembali. Silahkan tanya ke bagian keuangan Dispora sudah dikembalikan atau belum. Intinya itu harus dilengkapi,” jelasnya, Rabu 4 Oktober 2023.
Berdasarkan data yang diterima wartawan media ini, anggaran KONI Sultra 2022 lalu mencapai 17,939 M. Rinciannya, Rp 15,437 M untuk Porprov, Rp 2 M anggaran rutin KONI. Dana ini pun terbesar sepanjang perhelatan Porda/Poprov di Sultra. Porprov Kolaka saja 2018 lalu, hanya kurang lebih Rp 6 Miliar. LPJ KONI Provinsi 2022 pun belum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan BKP RI Perwakilan Sultra.
Informasi yang diterima dari sumber terpercaya media ini, LPj KONI tersebut dimasukan setelah tim pemeriksaan selesai memeriksa anggaran Dispora, sehingga lolos dari pemeriksaan. Kuat dugaan, hal itu dilakukan untuk menghindari adanya temuan.
Kemudian, LPj yang dimasukan ke Dispora ada tanda bukti kas tak memiliki paraf. Lalu, tidak ada Buku Khas Umum (BKU) untuk mengetahui rincian penggunaan dana. Artinya, LPj diserahkan dalam bentuk gelondongan, sehingga tidak diketahui apakah masih ada sisa dana atau tidak. Termasuk soal pembayaran pajak diduga masih ada yang belum jelas.
“Sudah diambil kembali oleh KONI, tim keuangan kami saat itu melihat memang tidak lengkap,” beber Trio Prasetio. KONI Sultra hingga kini masih berupaya melakukan perbaikan soal penggunaan anggaran tersebut. Mulai dari bukti pengadaan barang, hingga sejumlah Cabor harus ‘dikejar’ untuk dimintai melengkapi tanda tangan soal bukti-bukti penggunaan dana.
Sekum KONI Sultra, Elvis Basri Uno, saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Ia pun mengarahkan untuk konfirmasi langsung ke bagian keuangan. “Saya baru menjabat Sekum disini. Bendahara dan Sekum waktu 2022 lalu sudah berganti. Kita sudah punya bendahara baru. Silahkan tanyakan ke bagian keuangan ya,” kata Elvis, Rabu 4 Oktober 2023.
Pengamat Olahraga Sultra, Ali Azis Maruka saat dikonfirmasi menegaskan, anggaran KONI harus diaudit secara menyeluruh sebab disinyalir ada permasalahan. Ia juga membeberkan saat ini staf KONI sedang mencari keberadaan Pengprov Cabor untuk meminta paraf bukti penggunaan dana.
Hal ini tentu sangat aneh, sebab hampir satu tahun baru meminta tanda tangan. “Pegawai KONI sampai datang ke Kampus baru mencari sekretaris dengan ketua pengprov, ada juga yang di WA untuk minta tanda tangan. Kok baru sekarang, dulu kemana saja. Ada apa ini?,” cetusnya, Kamis 5 Oktober 2023.
Ali juga mengungkapkan penyelenggaraan Porprov di Baubau-Buton sangat tidak sesuai harapan, sementara anggaran yang digelontorkan sangat besar. Jauh lebih banyak dari Porprov sebelumnya. Contohnya, nomor lomba banyak dipotong alasan tidak ada anggaran. Pembelian perlengkapan pertandingan, perlombaan tidak jelas, siapa yang belanja dan bagaimana total kwitansi dan sebagainya.
“Kalau seperti ini pasti ada yang tidak beres dengan LPj keuangan KONI. Jujur saya sangat prihatin dengan hal ini. Kenapa ? Karena harusnya kita bicara prestasi, kok jadi lahan bisnis untuk segelintir orang,” kesalnya.
Ia menjelaskan, dalam proses pengadaan peralatan Porprov beberapa kali terjadi verifikasi, pengurangan. Parahnya, barang yang dibeli di bawah standar. “Tidak ditahu siapa yang membeli peralatan. Tolong dicek langsung ke KONI pak,” cetusnya.
Ali Azis juga mengaku heran dengan adanya pemberian dana KONI untuk 2023. Sementara anggaran 2022 belum dipertanggungjawabkan secara resmi atau masih bermasalah. “Semoga ke depan bisa lebih terbuka soal dana, karena ini rawan tersangkut dengan hukum,” tutupnya. (Imn/HS)
