HALUANSULTRA.ID – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. La Ode Muhammad Shalihin, S.Pd, M.Pd, meminta kepada Dinskop dan UMKM Kabupaten/Kota untuk membenahi dan melengkapi pendataan melalui Online Data System (ODS), khususnya terkait jumlah koperasi dan pelaku UMKM.
Shalihin mengaku, instansinya sangat kesulitan memperoleh data, karena ini terkait usaha mikro dimana leading sektor berada di Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan saat menjadi narasumber dalam acara rapat koordinasi daerah (Rakorda) pusat-daerah yang dihadiri Kadis 17 Kabupaten/Kota dan operator ODS di Swiss Bell Hotel Kendari, Jumat, 15 Maret 2024.
“Berapa total pelaku wirausaha, calon wirausaha, wirausaha pemula, wirausaha mapan sangat tidak lengkap. Begitu pun koperasi. Banyak daerah tidak maksimal dalam melakukan pendataan melalui ODS. Nah ini tentu menjadi masalah ketika ada Rakor di Kementerian dengan Bapennas untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Kenapa? karena untuk jumlah pelaku usaha kabupaten dan kota saja kita tidak memiliki data,” ujar Kadis.
Shalihin membeberkan, salah satu kendala yang dihadapi tidak ter updatenya data akurat biasanya karena operator yang ditunjuk berganti poisisi ke OPD lainnya, kemudian honor operator tidak dianggarkan sehingga pekerjaan tidak maksimal. “Jadi teman-teman kadis yang hadir dalam Rakor ini, anggaran untuk itu bisa diusulkan. Silahkan dikoordinasikan ke parlemen sebab ini sangat penting. Sekarang ini kita punya data tapi itu tidak maksimal,” bebernya.
Kadis mengatakan, semua harus menyadari bahwa keberadaan data itu amat penting. Tentunya, data yang valid dan akurat. Kata Shalihin, memiliki data yang valid dan akurat tentang UMKM juga Koperasi punya banyak manfaat. Diantaranya, sebagai sumber pengambilan kebijakan. Data juga merupakan bagian penting agar kita tidak terjebak dalam ketidakefisienan. Oleh karena itu, lanjut dia, sudah tidak zamannya lagi sekarang bikin data asal-asalan atau data sekadar ada. Apalagi Pj Gubernur Sultra telah menekankan pentingnya memiliki data presisi.
“Pentingnya data sebagai dasar perencanaan yang baik. Terhadap data ODS tersebut, kami mohon kerja sama bapak/ibu sekalian di kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan dan update secara berkala atas data UMKM,” tambah Kadis. Di era terbuka dan abad informasi ini, Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi ini meminta, seluruh Dinskop dan UMKM di daerah agar menjadikan data sebagai menu utama dalam keseharian kerja.
Meski begitu Shalihin mengakui, tidak semua daerah cepat dalam mengadopsi teknologi dalam pengadaan data yang akurat. Ada yang cepat mengikuti, ada yang lamban, ada juga yang susah. “Saya berharap kalau ada pejabat yang baru di dinas koperasi setempat agar segera bisa menyesuaikan diri. Karena, kita tidak mungkin bikin kebijakan yang bagus tanpa data yang akurat,” tutup Shalihin. (HS)
