HALUANSULTRA.ID – Ada hal menarik saat Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K.,M.H, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Honorer Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jum’at, 5 April 2024
Terdapat sejumlah arahan persoalan yang harus disikapi. Pertama, menurut Andap, terkait tenaga Non-ASN (Honorer) rilnya sebanyak 3.182 orang. Namun, saat diajukan ke Menpan-RB dan juga diinput ke aplikasi formasi Menpan menjadi 5.988 berdasarkan usulan OPD, sehingga terjadi selisihnya 2.806. Andap pun merpertanyakan data tersebut dari mana.
Pj Gubernur mempertanyakan bagaimana proses pengadaan tenaga honorer Non-ASN atas kelebihan selisih 2.806. “Apakah ini salah hitung dan apakah asal-asalan ketika menghitung,” kata Andap. Kemudian, persoalan ketiga, proses verifikasi pengalokasian dukungan anggaran, sebanyak 3.248, namun pada kenyataannya sebanyak 3.182. “Bagaimana penanganan terhadap kelebihan dukungan anggaran atas selisih pengalokasian 3.248 dan 3.182 (selisihnya 66 orang),” ujarnya.
Jangan sampai kata Pj Gubernur, tersandung masalah hukum karena tidak adanya rasa tanggung jawab dan ketidakbecusan dalam bekerja. Untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), sesuai DPA perangkat daerah masing-masing dengan alokasi dukungan anggaran untuk 3.248 gaji Non-ASN (Honorer) yaitu Tenaga Teknis Non ASN sebanyak 1.670 orang.
Selanjutnya, Guru Non ASN 981 orang, Tenaga Teknis Non ASN APBN dan APBD sesuai SKEP kepala PD sebanyak 319 orang dan Kesehatan Non ASN 278 orang sehingga dapat ditotal ada 3.248 orang. “Dan saya minta dari Kepala BKD, setiap perpanjangan pengawai Non ASN harus ada datanya,” tutupnya. (HS)
