HALUANSULTRA.ID- Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengangkat isu keterlibatan “Partai Cokelat” dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. PDIP mengklaim menemukan bukti bahwa sejumlah oknum institusi Polri di berbagai daerah diduga terlibat dalam proses pemilihan. Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pembuktian keterlibatan Polri dalam pilkada bukanlah perkara mudah meskipun ada indikasi adanya intervensi oleh oknum Polri di beberapa wilayah.
“Polri punya peluang untuk menentukan kemana pilkada berjalan. Mereka bisa mengarahkan atau melakukan gerakan untuk mengarahkan masyarakat pada kandidat tertentu. Tapi, hal-hal seperti itu sulit dibuktikan,” ujar Dedi pada Minggu, 1 Desember 2024. Dedi menjelaskan, secara institusi, Polri memiliki potensi untuk memobilisasi anggotanya hingga tingkat akar rumput, termasuk pejabat kecamatan dan desa, demi memengaruhi arah dukungan masyarakat pada kandidat tertentu. Menurutnya, pengarahan semacam ini bisa dilakukan dengan pendekatan yang halus atau melalui ancaman hukum.
“Kalau secara halus tidak bisa (diarahkan), ya tentu dengan tekanan (kasus hukum). Dengan cara-cara seperti itu dukungan masyarakat bisa dipusatkan pada kandidat tertentu,” jelasnya. Sebelumnya, Deddy Sitorus dari PDIP menyebutkan istilah “Partai Cokelat” untuk menggambarkan keterlibatan sejumlah oknum Polri dalam Pilkada 2024. Meskipun PDIP tidak menyebutkan adanya keterlibatan secara institusi, mereka mengklaim menemukan sejumlah kasus di mana oknum Polri terlibat aktif dalam mendukung kandidat tertentu di berbagai daerah. (HS)
