HALUANSULTRA.ID, KENDARI – Belasan perawat honorer RSUD Kota Kendari mengeluhkan honor rendah. Hal itu diungkapkan saat bertandang di rumah pribadi Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP), Kamis (31/3/2022) malam.
Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sultra, Arzan Muliono menyebut, kedatangan mereka guna bersilahturahmi dan menyampaikan keluhan soal profesi dan pekerjaan. Mereka curhat soal honor perawat yang telah bekerja di RSUD Kota Kendari selama bertahun-tahun. Sejak tahun 2018 honor atau gaji perawat non PNS masih di bawah upah minimun kota (UMK) Kendari. Ironisnya, perbulan hanya menerima honor Rp750 ribu dalam sebulan.
“Honor perawat non PNS hanya Rp750 ribu, ada insentif piket yang perhari kurang lebih Rp 30 ribu. Tapi itu dilakukan secara bergiliran sesuai tugas dinas,” bebernya. Arzan menyampaikan, masih jauh dari kata sejahtera untuk para perawat honorer RSUD Kota Kendari, termasuk dirinya jika upah yang diterima seperti itu.
“Jika dibandingkan dengan beban kerja jauh, honorer lebih berat ketimbang tenaga kesahatan (Nakes) yang berstatus PNS. Hampir semua pekerjaan itu, perawat honorer yang handel,” terang dia. Ia berharap, pemerintah kota (Pemkot) Kendari agar lebih bijaksana untuk menaikan honor perawat setara dengan UMK.
Dia menginginkan, AJP sebagai anggota DPRD Dapil Kota Kendari, dapat menyampaikan ke pemerintah perihal keluhan perawat honorer. “Secara langsung kami belum menyampaikan persoalan tuntutan kenaikan gaji honorer ke pihak manajemen RSUD dan pemerintah. Namun dalam kesempatan ini, kami berharap pak AJP bisa mengoordinasikan, terlebih beliau adalah mitra pemerintah,” tukasnya.
Menanggapi, AJP menilai harusnya upah Nakes non PNS saat Pandemi Covid-19 naik, karena mereka berhadapan dengan beben kerja yang semakin berat.
Faktanya sampai hari ini, honor mereka masih Rp750 ribu perbulan, tidak ada kenaikan sama sekali. Padahal, merujuk dari beberapa daerah lainnya ada yang melebihi honor di RSUD Kota Kendari.
“Setelah mendengar keluhan mereka, ternyata ada di beberapa daerah, seperti Konkep honor perawatnya itu sampai Rp 2 juta. Nah ini Kota Kendari yang biaya taraf hidup disini besar, tentu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” terangnya.
Olehnya itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini meminta kepada Pemkot Kendari dalam hal ini Dinas Kesehatan dan RSUD, agar memikirkan kesejahteraan para perawat honorer, yang notabene selalu berada di garda terdepan dalam menangani pasien. Bagi dia, Pemkot Kendari tak ada alasan untuk tidak menaikan honor perawat. Bila melihat dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) RSUD Kota Kendari sudah sangat besar.
Apalagi tambah dia, di luar lingkup RSUD Kota Kendari, ada perawat honorer yang kerja di Puskesmas itu tidak mendapat honor. Menurut dia ini sangat ganjil, tanpa perawat pekerjaan dokter tidak bisa berjalan.
“Posisi saya disini hanya mengingatkan Pemkot untuk berbuat, meski Dapil saya tapi kewenangan ada di Pemkot tidak bisa kita intervensi. Saya cuman menerima aspirasi perawat yang datang mengeluh. Saya harap Pemkot bisa mempertimbangkan,” tutupnya.
Reporter : Rahmat R.
