HALUANSULTRA.ID,KENDARI – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengkritik, pemerintah daerah yang melemah dalam penanganan inflasi Januari ini. Dia menjelaskan, dari 6 upaya konkret pemerintah daerah dalam penanganan inflasi, hingga 24 Januari tidak ada satu daerahpun yang melaksanakan.
Sedangkan November 2022 tercatat 12 daerah yang melaksanakan dan Desember 2022 tercatat 128 daerah. Rapat koordinasi penanganan inflasi ini digelar secara daring, Selasa (24/01/2023).
Dari 6 upaya penanganan inflasi, namun hanya 4-5 langkah yang dilakukan hingga 24 Januari terdapat 27 daerah yang melaksanakan. Untuk daerah yang belum melaksanakan upaya penanganan inflasi, karena hanya melakukan 1-3 upaya tercatat 156 daerah dan daerah yang belum sama sekali melaksanakan upaya konkret, dalam penanganan inflasi tercatat 331 daerah.
“Dalam minggu-minggu terakhir intervensi yang dilakukan daerah menurun,” ungkap Mendagri. “Artinya, ditengah-tengah keinginan bapak Presiden 17 Januari lalu, beliau mengapresiasi kita semua, kepada seluruh daerah yang banyak bekerja mengendalikan inflasi, sehingga relatif terkendali 5,51 persen ada kecenderungan seminggu terakhir, langkah-langkah itu untuk pengendalian inflasi menurun,” tambahnya.
Mendagri berharap, semua kepala daerah untuk bekerja lebih keras lagi untuk menurunkan inflasi hingga 3 persen. Karena jika harga bisa ditekan, itu akan sangat membantu masyarakat.
Untuk diketahui, 6 langkah konkret penanganan inflasi yakni, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD.
Inflasi yang terjadi di Januari 2023, dipengaruhi harga sejumlah komoditas diantaranya, beras, Bawang merah, bawang putih dan cabe. Kegiatan ini, juga diikuti tim pengendali inflasi daerah Pemerintah Kota Kendari. (HS)
