HALUANSULTRA.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah di Hotel Zahra, Kota Kendari, Selasa 14 November 2023. Rakor ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asrun Lio, dan dihadiri sejumlah pejabat kepala OPD, BPKAD dan Bapenda se Kabupaten/Kota yang ada di Sultra.
Dalam sambutanya, Asrun Lio mengatakan, Bapenda merupakan ujung tombak pendapatan anggaran daerah (PAD), sehingga diharapkan terus memberikan inovasi serta meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Menurutnya, optimalisasi pendapatan khususnya disektor pajak penting dilakukan agar pembangunan bisa terus digalakkan. “Dalam setiap membicarakan APBD sudah pasti yang akan ditanya pertama kali adalah Bapenda. Berapa pemasukan, berapa pendapatan, kemudian yang menghabiskan pendapatan itu kita-kita ini OPD. Ketergantungan kita terhadap Bapenda sangat tinggi. Tidak bisa kita membuat postur APBD sehat, kalau Bapenda tidak mencari pendapatan sebanyak-banyaknya,” ujarnya Sekda.
Oleh karena itu, lanjut mantan Kadis Dikbud Sultra ini, intervensi pemerintah terhadap Bapenda harus dilakukan agar pendapatan bisa terus meningkat. Berbicara soal pendapatan kata Asrun Lio, tentu berhubungan soal proyeksi. Bicara angka-angka. Menurut Sekda, PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Sebab PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya yakni pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Untuk itu, Bapenda harus terus berupaya mengoptimalkan peningkatan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. “Saya ingin dalam pertemuan kali ini kita semua bisa mengumpulkan ide cemerlang, termasuk menyatukan pemikiran soal adanya aturan-aturan baru sehingga menghasilkan ouput positif dan menggenjot PAD,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sultra, Muhajidin menjelaskan, tujuan utama dilakukan rakor adalah untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak. Para pemateri seperti dari BPKAD Provinsi akan memaparkan bagaimana membangun kesepahaman dengan Kabupaten/Kota, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian, nantinya akan ada MoU antara provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sehingga bisa lebih jelas terkait berapa dana bagi hasil yang bisa didapatkan.
Bicara terkait Dana Bagi Hasil (DBH) pajak daerah provinsi ke kabupaten se-Sultra, lanjut Mujahidin, tentu ada perhitungan nilai pajak daerah provinsi yang akan ditransfer ke rekening kas umum kabupaten dan kota sebagai dana bagi hasil. Seperti diketahui, terdapat lima jenis pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.
Nah disini, kata Mujahidin, sangat diharapkan Kabupaten dan Kota bisa bisa bersinergi atau terlibat langsung dalam mendongkrak pendapatan. ” Kalau PAD meningkat, tentu bagi-bagi hasil juga akan naik. Misalnya, dari yang sebelumnya Rp 1 juta naik menjadi Rp 5 juta,” jelasnya. “Pertemuan ini juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara pengelola pendapatan dan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, menyamakan persepsi dan kolaborasi untuk meningkatkan pendapatan daerah,”sambungnya.
Mujahidin menambahkan, perkembangan digitalisasi di berbagai sektor sekarang ini, telah merubah kebiasaan masyarakat. Untuk itu, maka wajib di imbangi oleh seluruh pemerintah daerah, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah serta bisa menjamin keamanan serta kepastian hukum. “Kami di Bapenda provinsi terus bekerja dengan beragam inovasi. Kami juga sudah menambah gerai-gerai untuk mempermudah pembayaran pajak, termasuk hadir Mal Palayan Publik (MPP).
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pajak, Bapenda Sultra, Wakuf D Karim mengatakan, rakor ini menjadi ruang diskusi dan koordinasi untuk pemda se-Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dalam mencari solusi peningkatan partisipasi publik, untuk mendongkrak serta mengoptimalkan sumber pendapatan daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan potensi daerah yang dimiliki. “Melalui pertemuan ini sangat diharapkan kita semua bisa bersama-sama menggenjot pendapatan, baik melalui sossialisasi agar warga lebih patuh membayar pajak, termasuk adanya peningkatan bagi hasil,” tutupnya. (Ervi/HS)
