HALUANSULTRA.ID – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, didampingi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Sultra, Syarwan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker lingkup Provinsi Sultra, Senin (04/12/23).
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti penyerahan DIPA oleh Presiden pada hari Rabu, (29/11/23) lalu serta sebagai tanda dimulainya pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Pj Gubernur mengungkapkan bahwa penyerahan DIPA TA 2024 ini merupakan pertama kalinya disalurkan secara digital, dimulai dari tahapan penetapan anggaran hingga penandatanganan melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu.
Dalam arahannya, Pj Gubernur mengawali dengan menggambarkan perkembangan lingkungan strategis mengenai ketidakpastian perekonomian global, perubahan iklim, dan geopolitik yang memanas. Selanjutnya, dirinya menyampaikan kembali arahan Presiden untuk menjadi atensi mengenai pengelolaan APBD di daerah. “Pertama, gunakan anggaran secara disiplin teliti dan tepat sasaran. Kedua, kedepankan transparansi dan akuntabel. Ketiga, eksekusi anggaran sesegera mungkin. Keempat, siapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjusment. Kelima, manfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik. Keenam, optimalkan penggunaan anggaran, tuntaskan agenda pembangunan yang sudah direncanakan,” ujarnya.
Andap juga mengutarakan fokus belanja prioritas tahun 2024 meliputi pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan, ketahanan pangan serta hukum dan Hankam. “Pahami, pedomani, jabarkan, dan implementasikan dengan baik arahan Presiden Republik Indonesia. Saya juga mengingatkan untuk menjaga iklim investasi karena hal itu merupakan kunci pertumbuhan ekonomi, percepat pengurusan izinnya, jangan bertele-tele, apalagi meminta imbalan kecuali untuk PNBP,” tegas Pj Gubernur.
Selanjutnya, Andap mengajak para Peserta kegiatan untuk menjalankan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya. “Berbagai arahan tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak ada komitmen moral dan rasa tanggung jawab yang tinggi di antara kita. Marilah kita berkontribusi untuk membangun Sultra yang lebih baik, lebih transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Kanwil DJPb Sultra, Syarwan mengatakan, alokasi anggaran untuk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 sebesar Rp25,88 Trilliun atau naik 1,16 persen dibanding tahun 2023. Alokasi ini terdiri dari Alokasi untuk Satker Kementerian/Lembaga Rp7,31 Trilliun serta Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp18,57 Triliun. “Dimana Rincian anggaran yang dialokasikan ke satker Kementerian/Lembaga di Sultra sebesar Rp7,31 triliun tersebut digunakan untuk 447 Satuan Kerja yang dicairkan melalui 4 KPPN di wilayah Sultra (KPPN Kendari, KPPN Kolaka, KPPN Bau-Bau, dan KPPN Raha). Hal ini mencakup belanja pegawai Rp2,61 triliun, belanja barang Rp3,12 triliun, belanja modal Rp1,57 triliun dan belanja bantuan sosial Rp9,05 miliar,”ujarnya.
Sementara itu, untuk anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) di lingkup Provinsi Sultra tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp18,57 triliun atau naik 4,36 persen dibanding tahun 2023. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,45 triliun (naik 8,48 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,63 triliun (naik 4,20 persen), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,94 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp66,15 miliyar, dan Dana Desa sebesar Rp1,47 triliun (naik 0,53 persen).
Dijelaskan, APBN 2024 akan di fokuskan pada beberapa hal yakni perbaikan kualitas SDM dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. “Kemudian Percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural, selanjutnya Pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program,” ungkapnya.
Selain itu kata Syarwan APBN tahun 2024 akan difokuskan pada Penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah. Kemudian peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan baik antar golongan maupun antar wilayah.
“Kami mengharapkan agar DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2024 dapat segera di tindaklanjuti dan kegiatan dapat segera dilaksanakan di awal tahun 2024. Kontrak-kontrak yang dapat diakselerasi perikatannya agar diupayakan dapat ditandatangani di bulan Desember ini,”tegasnya. “Belanja pengadaan langsung di bawah Rp200 juta juga diharapkan dapat selesai di triwulan I 2024, sehingga perputaran uang dan multiplier effect-nya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Tenggara,” tambahnya.
Pada rangkaian acara tersebut juga dilaksanakan sesi penandatanganan pakta integritas dan pemberian piagam penghargaan kepada Pemkab/Pemkot atas keberhasilan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dana desa, serta penyusunan laporan keuangan Pemda. Turut hadir pada penyerahan DIPA yakni Ketua DPRD Provinsi Sultra, H. Abdurrahman Shaleh, Kakanwil DJPB Kemenkeu, Forkopimda Tingkat I, Bupati/Walikota, Pimti Pratama Pemprov Sultra, Pimpinan Instansi Vertikal, dan para Kuasa Pengguna Anggaran Satker di Sultra. (hs)
