HALUANSULTRA.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), mengaudit penggunaan dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi yang mencapai 15,4 miliar pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Provinsi) XIV di Baubau-Buton 2022. Kuat dugaan, audit menyeluruh dilakukan karena adanya indikasi korupsi, apalagi hingga kini pertanggungjawaban Porprov 2022 KONI Sultra belum jelas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan media ini, seluruh Pengurus Cabang Olahraga Provinsi hingga bendahara Dispora dipanggil untuk memberikan keterangan terkait penggunaan anggaran selama Porprov. Mereka dimintai keterangan di Kantor BPKAD Prov Sultra.
Sejumlah pertanyaan muncul mulai dari bagaimana proses pencairan dana, pengadaan perlengkapan tanding setiap cabor, pengadaan medali, maskot, sertifikat, pengadaan pakaian olahraga seperti jaket, baju dalam, sepatu, kaos kaki, termasuk terkait pembangunan sarana prasarana olahraga, hotel, soal kwitansi bukti-bukti penggunaan dana, lokasi penginapan perangkat pertandingan dan lainnya.
Salah seorang technical delegate (TD) dari cabor tenis lapangan yang ikut dipanggil BPK, DR. La Sawali, membenarkan adanya pengambilan keterangan soal penggunaan dana hibah KONI oleh BPK. “Benar, jadi BPK itu mengagendakan satu hari 10 Cabor dan di KONI Sultra lebih 40 cabor. Saya juga sudah dipanggil, saya jelaskan semuanya,” ucap La Sawali, kepada haluansultra.id, Kamis 7 Desember 2023.
Menurut Sawali, kehadirannya dalam kapasitas sebagai delegasi teknis atau Technical Delegate saat Porprov di Baubau-Buton. Ia membeberkan mendapat pertanyaan dari BPK mulai dari soal pembelian tiket ke Baubau-Buton. Lalu ada juga pertanyaan terkait pembagian pakaian olahraga seperti satu pasang pakaian training, sepatu, kaos kaki, baju dalam, topi untuk 38 orang technical delegate di Tenis Lapangan.
“Saya jawab sesuai fakta. Pertama tiket saya beli sendiri. Untuk jaket, training satu pasang, baju dalam, sepatu kaos kaki, topi kami hanya diberikan cuma untuk 5 orang. Barang itu kami tidak ambil, karena kami ada 38 orang panitia, masa hanya lima. Perlengkapan untuk yang lain kemana. Ini bisa jadi temuan,” tegas La Sawali.
Bukan hanya itu, Sawali juga mengaku dicecar soal pengadaan baliho, pengadaan sertifikat, maskot untuk setiap pemenang, dan medali untuk para jawara. “Saya katakan kepada BPK, sertifikat tidak ada, maskot juga tidak ada. Sementara kami di Tenis Lapangan itu kurang lebih butuh 90 maskot dan sertifikat. Nah kalau memang tidak dianggarkan terus kenapa BPK mempertanyakan,” bebernya.
“Contoh lain di Sepakbola. Hitung saja setiap tim berapa orang. Coba tanyakan ada tidak maskot dan sertifikat, intinya kami di Tenis Lapangan tidak ada ya dan itu saya sampaikan ke BPK,” sambung Sawali.
Kemudian terkait penginapan, lanjut Sawali, BPK mempertanyakan berapa biaya hotel. Sawali pun menjawab tidak tidur di hotel tapi sewa rumah warga. “Semua jawaban
sesuai dengan apa yang saya rasakan, sama sekali tidak ada yang saya tambah dan kurangi,” tutup Sawali.
Sementara, salah seorang Ketua Pengprov Cabor yang tidak mau namanya ditulis, juga membenarkan telah dipanggil oleh BPK. Beberapa pertanyakan muncul terkait penggunaan anggaran dari KONI Sultra. Ia pun mengaku menjawab berdasarkan kwitansi yang ada.
“Kalau soal maskot dan sertifikat itu tidak ada pak. Kemudian pakaian dari jumlah technical delegate mencapai lebih 20 orang, hanya topi 10 dengan jaket 5 diberikan dari KONI. Padahal kalau dulu di Porprov Kolaka itu lengkap, ada jaket, celana, baju dalam, sepatu, kaos kaki, topi. Dan semua panitia, juri/wasit dapat,” katanya.
Ia juga membeberkan untuk honor technical delegate itu Rp 5 juta, sedangkan wasit/juri selama Porprov itu Rp 2,5 juta per orang. “Cabor kami menjawab sesuai pertanyaan pak. Intinya ini soal penggunaan dana dan pengadaan barang dari KONI,” jelasnya.
Sementara, Humas BPK Sultra, yang coba dikonfirmasi awak media ini, Jumat 8 Desember 2023 tidak berada di tempat. Staf humas BPK bernama Sinta mengarahkan untuk datang Senin 11 Desember 2023. (HS)
