HALUANSULTRA.ID – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar pertemuan bersama perusahaan tambang dan pelaku usaha lainya, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, Asrun Lio, di Hotel Zahra, Selasa, 1 Oktober 2024.
Dalam sambutannya, Sekda menginginkan acara ini dapat menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan pendapatan sektor pajak daerah yang efisien serta tepat sasaran.
Menurut Sekda, dinamika naik turunnya target pendapatan daerah yang signifikan saat ini menuntut pemerintah provinsi lebih fokus dan bekerja lebih keras lagi, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada sektor pajak. Disini memerlukan kesadaran dari seluruh pelaku usaha untuk patuh.
“Salah satu upaya yang kita lakukan dengan mengoptimalkan retribusi juga pajak. Pertemuan ini kita gelar agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di seluruh wilayah Sultra untuk taat membayar pajak. Kita harapkan dengan ketaatan bisa meningkatkan PAD kita,” ujar Asrun Lio kepada HALUANSULTRA.ID, Selasa 1 Oktober 2024.
Sekda mengatakan, penerimaan sektor retribusi dan pajak daerah perlu ditingkatkan dan dioptimalkan karena masih banyak potensi-potensi obyek yang dapat digali. “Jadi saat ini kita menggenjot bukan saja untuk 2.024 tapi juga untuk keperluan 2.025. Kita terus berusaha meningkatkan pendapatan,” jelas Sekda.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra tahun ini menargetkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi Rp 1,4 triliun. Pendapatan tersebut mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), pajak rokok dan retribusi yang bisa menghasilkan PAD.
Kepala Bapenda Sultra, Mujahidin, menuturkan, saat ini instansinya terus berupaya memaksimalkan segala potensi demi menggenjot pendapatan.
Kata dia, Ini merupakan sebuah tuntutan untuk melakukan pengelolaan pungutan pajak, retribusi daerah secara efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jadi adanya acara ini, kita berharap bisa dapatkan kesepakatan membangun komitmen bersama pelaku usaha seperti perusahaan tambang terkait PAD, kita terus menyuarakan kepatuhan membayar pajak,” jelasnya.
Untuk diketahui, dalam acara tersebut para peserta juga melakukan diskusi membahas segala persoalan dalam membayar pajak. Ada pun pamateri ada dari inspektur tambang, Bapenda, dan lainya.
“Perkembangan dan kemajuan daerah ini sangat penting. Nah di sini bukan cuma pemerintah saja yang memikirkan. Tapi bersama pelaku usaha sebagai ujung tambang. Caranya dengan patuh membayar lajak,” tutup Mujahidin. (Imn/HS)
