Ribuan Honorer R2-R3 Kota Kendari Demo Tolak Paruh Waktu

HALUANSULTRA.ID – Ratusan Tenaga Honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia Kota Kendari melakukan aksi damai menuntut kejelasan status sebagai PPPK di Kantor DPRD Kota Kendari, Senin (3/2/2025).

Massa aksi berasal dari pegawai honorer Lingkup Pemkot Kendari, terdiri dari tenaga honorer Kategori II tidak lulus seleksi (R2) serta tenaga non-ASN database BKN yang tidak lulus seleksi (R3).

Wakil ketua aliansi honorer R2-R3 Kota Kendari Awal mengatakan, demonstrasi diikuti kurang lebih 1.500 honorer R2 dan R3 dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Kendari. “Perjuangan ini dilakukan serentak se-Indonesia. Kami R2 dan R3 Kota Kendari mengambil bagian apa yang menjadi poin-poin aspirasi kami,” kata Awal.

Ia menyampaikan demonstrasi ini merespon atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada Pasal 66 bahwa pemerintah harus melakukan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini semua honorer maupun ASN.

Awal menyebutkan aksi damai aliansi honorer R2-R3 Pemkot Kendari yaitu menuntut hak seluruh honorer R2-R3 menjadi penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu. “Menolak paruh waktu dan meminta penuh Waktu,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muh. Inarto, menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan DPR RI dan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik. “Kami dari DPRD Kota Kendari akan memperjuangkan semaksimal mungkin, yang dimana aspirasi teman-teman bisa terpenuhi secara keseluruhan,” ujarnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan tenaga honorer. Komisi 1 yang membidangi masalah masyarakat, bersama dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM), bertekad untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
“Insya Allah kami akan tuntaskan semua, kami akan terus berkoordinasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua komisi 1 DPRD Kota Kendari menekankan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan pihak yang lebih tinggi di tingkat nasional agar kebijakan yang diambil memiliki legalitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. “Kita semua di sini adalah bagian dari keluarga besar Pemerintah Kota Kendari. Kami akan terus mendampingi dan memperjuangkan aspirasi teman-teman,” tambahnya.

Usai audiensi, pihak DPRD Kota Kendari bersama dengan perwakilan dari Pemkot Kendari sepakat untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni DPR RI dan kementerian terkait. (HS)

Tinggalkan Balasan