Wapres Baru Pengganti Gibran Dilantik 2 Desember
Ahmad MuzaniHALUANSULTRA.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Muzani, mengatakan rapat paripurna untuk pengisian jabatan wakil presiden dijadwalkan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Penyelenggaraan sidang istimewa ini merespons dinamika politik nasional yang berkembang usai kekosongan kursi kepemimpinan tersebut.
Dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026), Muzani mengatakan rapat paripurna MPR itu beragendakan memilih hingga mengesahkan calon presiden terpilih. Penjelasan ini disampaikan untuk memberikan kepastian hukum kepada publik mengenai suksesi kepemimpinan negara.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember, di gedung Senayan ini,” katanya.
Persiapan teknis persidangan kini tengah dimatangkan oleh jajaran sekretariat jenderal lembaga legislatif. Jadwal rapat paripurna tersebut disepakati dalam rapat gabungan MPR yang diikuti pimpinan MPR, seluruh fraksi partai politik yang ada di MPR, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Kesepakatan bersama ini menunjukkan soliditas antarlembaga dalam menjaga stabilitas kenegaraan.
Sebelumnya, Muzani mengatakan bahwa MPR menargetkan pengisian jabatan wakil presiden tidak memakan waktu lama usai Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya. Langkah cepat ini diambil guna mencegah ketidakpastian berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” katanya. Koordinasi lintas lembaga terus diintensifkan agar proses konstitusional berjalan lancar.
Gibran Rakabuming menyerahkan langsung surat berhenti sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan dokumen resmi tersebut menandai berakhirnya masa tugas yang bersangkutan di pemerintahan.
Penyerahan tersebut dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit. Pertemuan tertutup itu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti.
Setelah itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Batas waktu konstitusional ini akan dimanfaatkan secara optimal oleh parlemen. Muzani mengatakan, tim verifikasi tersebut akan dibentuk melalui rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD, Jumat (13/11/2026).
Muzani menjelaskan, tim verifikasi akan beranggotakan lima persen dari seluruh anggota MPR. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 36 orang. “Yang ketiga, rapat gabungan hari ini juga akan membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kurang lebih 36 orang jumlahnya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Pihaknya menjelaskan, tim tersebut memiliki tugas memeriksa seluruh dokumen dan persyaratan calon Wapres yang namanya diajukan oleh Presiden.
“Tim verifikasi ini bertugas untuk memverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon Wakil Presiden yang namanya diajukan oleh Presiden,” katanya.
Selain pembentukan tim verifikasi, rapat gabungan juga akan membahas pembentukan tim ad hoc. Tim tersebut bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wapres yang nantinya dipilih melalui rapat paripurna MPR.
“Keempat, rapat akan membentuk tim ad hoc yang tugasnya mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil presiden yang telah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rapat Paripurna MPR itu,” katanya.
Muzani mengatakan, rapat gabungan merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan MPR setelah lembaga tersebut menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres. (Hums/Herald.id)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar