Gubernur Sultra Serahkan SK Perpanjangan 2.489 PPPK Paruh Waktu, 116 Putus Kontrak

waktu baca 2 menit
Selasa, 17 Nov 2026 19:13 663 Admin HS

HALUANSULTRA.ID – Sebanyak 2.489 PPPK Paruh Waktu lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan perpanjangan masa kerja. Jumlah tersebut terdiri atas 1.090 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis. Sementara itu, 116 PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja, terdiri atas 110 tenaga teknis dan 6 tenaga guru.

Penyerahan SK diberikan langsung Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, didampingi Pj. Sekda dan Kepala BKD Sultra di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026) saat upacara hari kesadaran nasional. Perpanjangan masa kerja tersebut berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur meminta PPPK Paruh Waktu menjadikan SK yang diterima sebagai penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian. Ia menegaskan bahwa nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status atau lamanya masa kerja, melainkan oleh ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat.

Gubernur juga meminta para penerima SK menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian penting dari roda pemerintahan daerah yang turut menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peran tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kinerja, semangat, dan kualitas pengabdian dalam menjalankan tugas.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, serahkan SK secara simbolis.

Sementara itu, Gubernur menjelaskan, terkait diperpanjangnya masa kerja terhadap sejumlah PPPK Paruh Waktu disebabkan beberapa faktor, yakni tiga orang telah memasuki batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, 40 orang mengundurkan diri, serta 68 orang tidak diusulkan oleh OPD. “Ini karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik,” beber Gubernur.

Gubernur mengingatkan seluruh ASN bahwa di balik profesi yang dijalankan terdapat amanah rakyat, di balik kewenangan terdapat tanggung jawab, dan di balik setiap tugas terdapat kepentingan masyarakat yang harus dilayani.

“Saya berharap ASN menjadikan status kepegawaian sebagai jalan pengabdian dan sarana memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran aparatur pemerintah harus diwujudkan melalui pengabdian nyata untuk kepentingan rakyat dan kemajuan Sultra,” tandasnya. (ADV)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

    LAINNYA
    x