HALUANSULTRA.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, dari ribuan eks narapidana terorisme (napiter) yang mengikuti kegiatan deradikalisasi, di luar lembaga pemasyarakatan (lapas), ratusan di antaranya kembali menjadi residivis kasus terorisme. Hal tersebut disampaikan Komjen Pol Boy Rafli, di Jakarta, Senin (13/02/2023). Seperti yang dilansir dari laman herald.id.
“Di luar lapas, BNPT telah melaksanakan kegiatan deradikalisasi terhadap 1.192 orang atau kelompok orang eks napiter. Dari total eks napiter yang terindikasi sejumlah 1.036, 116 (eks napiter) kembali menjadi residivis kasus terorisme, dari data tersebut 19 orang masih berada di dalam Lapas,” ujar Boy Rafli.
Komjen Pol Boy Rafli menyebut, untuk kegiatan deradikalisiasi di dalam lapas, BNPT telah melakukan 355 kegiatan deradikalisasi terhadap 475 napiter, yang tersebar di 62 lapas dan satu Lapas khusus teroris kelas IIB Sentul, Jawa Barat.
Ia mengungkapkan, beberapa eks napiter yang kembali menjadi residivis terorisme itu di antaranya adalah Agus Sujatno, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, pada 7 Desember 2022. “Kami tentu tidak ingin aksi bom bunuh diri ini terjadi kembali. Oleh karena itu, BNPT berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap eks narapidana terorisme yang khususnya berstatus masih merah,” ujar Komjen Pol Boy Rafli.
Ia pun mengatakan, di antara para eks napiter yang keluar dari lapas, tidak semuanya telah berikrar setia kepada NKRI dan menginsyafi perbuatannya, sehingga hal itu menjadi tantangan bagi BNPT ke depan.
“Setidak-tidaknya dalam data kami sekitar 80 persen, adalah bagian dari mereka-mereka yang masih bersikukuh dengan pendiriannya, dengan ideologi-nya. Jadi karena memang kita menghadapi kelompok, yang memang di antara mereka masih ada yang yakin dengan apa yang diyakini, adalah sebagai sebuah kebenaran. Inilah tantangan kita di masa yang akan datang,” ujar Komjen Pol Boy Rafli.
Menurut Komjen Pol, hal itu karena para eks napiter tersebut mengalami kekeliruan dalam berpikir atau distorsi kebenaran, sehingga pemberian hukuman tahanan dan program deradikalisasi menjadi sulit untuk memberikan efek jera.
“Jadi fakta-fakta itulah yang mendorong pada akhirnya, ketika ada ajakan-ajakan dari pihak-pihak lain yang sebenarnya dia pernah terkait, dia ulangi lagi. Jadi, memang kita mengevaluasi masalah ini dan kemudian pentingnya kolaborasi dalam pengawasan yang kita tingkatkan,” ujar Komjen Pol Boy Rafli. (HS/NDT)
