HALUANSULTRA.ID – Plh Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dra. Hj. Yuni Nurmalawati M.Si, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), perencanaan pusat dan daerah tingkat provinsi bidang Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2023 di Hotel Claro Kendari, Rabu 24 Mei, malam. Kegiatan yang mengusung tema “Resinkronisasi Kebijakan Koperasi dan UMKM untuk Perekonomian Sultra yang Lebih Baik” diikuti oleh 34 peserta terdiri dari 17 Kepala Dinas dan 17 Satgas Pengawas Kabupaten/Kota.
Dalam sambutannya, Plh Sekda mengapresiasi pertemuan yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sultra. Menurutnya, agenda ini sangat penting untuk mensinkronisasikan program antara pusat dan daerah, sehingga kedepan perencanaan bidang Koperasi dan UKM dapat berjalan searah dan berkesinambungan, serta terintergrasi baik dengan OPD di Kabupaten/Kota, khususnya yang menangani Koperasi dan UMKM.
Kata Yuni, keberhasilan pencapaian sasaran pengembangan koperasi dan UMKM di Sultra, sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan koordinasi antara pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sebab daerah dan pusat merupakan entitas yang berbeda, dapat bertindak sesuai inisiatif masing-masing. “Makanya disini perlu menyatuhkan langkah bersama-sama dalam upaya meningkatkan daya saing,” katanya.
Lebih lanjut Plh Sekda membeberkan, berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemprov melalui Dinas Koperasi dan UMKM adalah untuk memujudkan pelaku usaha dan koperasi memiliki pasar lebih luas, profesional dan mampu memberikan kemitraan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Nah, rapat ini penting dilaksanakan guna memperkuat koordinasi dan sinergi dalam upaya pengembangan Koperasi dan UMKM Provinsi. “Kita perlu mendorong inovasi dan adaptasi technologi. Termasuk, membuka peluang pasar. Saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi pengembangan plat form digital dalam mendukung promosi produk. Lalu kita juga perlu meningkatkan kualitas SDM baik itu koperasi dan pelaku usaha,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, DR La Ode Muhamad Shalihin, S.Pd, M.Pd menuturkan, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing peserta akan dimasukan pada program kerja 2024. Hasil pertemuan kemudian dibawa ke rapat koordinasi teknis tingkat nasional di Medan. “Jadi persoalan-persoalan di Kabupaten/Kota kita bahas bersama. Ada juga Satgas. Jadi Satgas ini yang turun langsung ke lapangan. Kita lihat banyak koperasi yang bermasalah. Untuk 2021 yang aktif itu 2.300 Koperasi, yang melakukan RAT hanya 420 koperasi. Ini semua kami akan mendengarkan penjelasan Satgas, untuk mendapatkan solusi terbaik,” terangnya.
Shalihin menambahkan, pengembangan Koperasi dan UMKM saat ini dilaksanakan ditengah era globalisasi, tentu membawa dampak semakin ketatnya persaingan. Setiap provinsi belomba-lomba meningkatkan daya saing. “Sektor Koperasi dan UMKM kita tidak boleh kalah bersaing. Kita memiliki banyak hasil produk yang luar biasa. Sektor ini harus terus kita support karena mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus sebagai sektor mampu bertahan pada situasi kritis. Kita bisa lihat Koperasi dan UMKM tersebar luas di seluruh Kabupaten/Kota,” katanya.
Untuk diketahui, kegiatan Rakorda ini berlangsung pada 24 – 26 Mei 2023. Panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Koperasi, Bank Indonesia, Biro Layanan Pengadaan Pemprov dan Dinas Koperasi dan UMKM Sultra. “Intinya, sinergitas program Pusat-Daerah akan meningkatkan daya saing dalam upaya peningkatan perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara,” tutupnya. (HS)
