HALUANSULTRA.ID- Muncul dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini. Itu setelah 18 anggota Paskibraka dilaporkan mencopot jilbabnya. Ini dianggap janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab. Makanya, banyak yang curiga dan mempertanyakan masalah ini. Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra mengatakan, Muslimah yang jadi Paskibraka bisa berjilbab sejak 2002.
“Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh,” ujarnya dikutip dari Republika.co.id, Rabu (14/8/2024). Irwan mengaku mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. Sejak 2016, Irwan juga menjalankan tugas sebagai pembina Paskibraka. Saat itu, pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Sejak 2022, pembinaannya di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Saya sejak 2016 jadi pembina Paskibra nasional di cibubur jadi tahu betul kebiasaan-kebiasaannya,” ujar Irwan. Dijelaskan Irwan, sejak 2016, mereka sudah mulai memikirkan betul soal penghargaan terhadap keyakinan masing-masing anggota Paskibraka. “Kita sudah mulai melakukan penjagaan terhadap adik-adik dari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dulu ada tradisi mandi kembang dan balik celana dalam, itu konyol dan kita ubah,” ungkapnya. Dilansir dari laman Herald.id
Soal pakaian untuk Paskibraka Muslimah yang hendak menjaga aurat juga dipertimbangkan. Misalnya, rok yang dipanjangkan dan penggunaan legging. “Bahkan pada 2021, pembawa baki Bendera Pusaka pakai jilbab. Makanya kita heran,” ujarnya. Makanya, ia dan rekan-rekannya di PPI terkejut saat pada 13 Agustus lalu tak ada satupun Paskibraka putri yang berjilbab. “Kita kaget, koq ada yang berubah karena selama ini fine-fine saja soal keyakinan yang pake atau lepas jilbab,” ujarnya. Saat itulah muncul kerisauan di para senior di PPI daerah-daerah.
Apalagi, setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat. “Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab,” kata Irwan. Menurut Irwan, ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian patugas Paskibraka karena faktor tekanan. “Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan,” kata dia. Bentuk tekanannya menurut dia bisa berupa ancaman dicadangkan atau tak dijadikan pasukan utama. “Malu dengan provinsi kalau sudah sampai di IKN tapi jadi cadangan, tak bawa baki,” ujarnya. Masalah ini sudah ia tanyakan ke pihak BPIP dan para pembina dari TNI-Polri soal hal ini namun belum mendapat kejelasan.
Atas polemik petugas yang melepas jilbab itu, PPI di sejumlah provinsi bergolak. “Teman-teman provinsi bereaksi, Aceh minta ke Kesbangpol untuk dipulangkan. Mereka tidak ridho, gadis Aceh yang berjilbab kok tiba-tiba tak berjilbab,” kata Irwan. “PPI di Palu di Sulawesi Tengah juga sudah protes,” lanjutnya. Karena masalah ini, PPI berencana menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik ini. “Kalau saya yakin ini bukan perintah presiden, ini BPIP-nya karena dari dulu sudah semangat dan getol,” ujar Irwan. Mereka sudah mencoba menghubungi pihak-pihak kehumasan dan pejabat BPIP namun belum mendapat tanggapan. (HS)
