HALUANSULTRA.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyuarakan pencegahan politik uang. Hal tersebut disampaikan di Jakarta, Kamis, (09/02/2023). Seperti yang dilansir dari laman herald.id.
Seperti yang disepakati dalam pembahasan bersama Mendagri dan lembaga Pemilu, soal Pengembangan, literasi politik, melalui forum media dengan tema “Politik Uang: Potensi, Pencegahan, dan Penindakan”,
Hal ini yang menjadi tantangan tersendiri dari setiap lembaga pemilu, khususnya di lingkaran pemerintahan dalam Pemilu Serentak pada 2024. Pasalnya pada tahun yang sama, masyarakat Indonesia, akan menggelar Pemilu dengan kontestan yang cukup besar untuk memperebutkan kursi jabatan.
Mulai dari Presiden/Wakil Presiden, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Darah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Anggota KPU RI Afifuddin menjelaskan, wacana politik uang selalu muncul setiap penyelenggaraan Pemilu dan menjadi musuh utama demokrasi.
Dia menyebut, beberapa dampak politik uang dalam Pemilu, seperti pemilih kehilangan kedaulatannya, penyelenggara melanggar prinsip integritas, peserta Pemilu jadi tidak berintegritas, serta Pemilu tidak berjalan secara free and fair election.
“Praktik politik uang ini biasa menjadi kerawanan tersendiri. Menghambat kebebasan dan kerahasiaan pemilih, karena didorong oleh semangat finansial dan menjadi situasi yang menakutkan bagi penyelenggaraan Pemilu yang baik,” ujar Afif.
Padahal menurutnya, Pemilu merupakan musyawarah besar untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, yang akan memimpin lima tahun ke depan. Selain itu, Pemilu merupakan kontestasi perebutan kursi dan menjadi arena konflik yang sah dan dilegalkan untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Kemudian, Pemilu juga menjadi sarana integrasi bangsa, bukan sarana memecah belah bangsa. (HS)
