HALUANSULTRA.ID – Menindaklanjuti prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi bencana saat pelaksanaan pemilu. Pj Wali Kota Kendari mengumpulkan para camat dan lurah. Rapat berlangsung di ruang pertemuan Rujab Wali Kota Kendari.
Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup, mengatakan kehadrian para camat dan lurah untuk membuat skenario mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana pada hari pemungutan suara, tanggal 14 Februari 2024. “Pak camat dan pak lurah harus siapkan skenario di TPS kalau terjadi banjir, seperti apa antisipasinya, saya minta laporannya secepatnya, karena ini akan saya laporkan pada pak gubernur,” kata Pj Wali Kota Kendari saat memimpin rapat.
Menurutnya, skenario mengantisipasi bencana harus dilaporkan karena saat ini lokasi TPS sudah ditetapkan, sehingga jika terjadi kontigensi dan terjadi pemindahan TPS maka sudah ada antisipasi dan tidak melanggar aturan. Kepala BPBD Sultra ini juga menyarankan agar pemindahan TPS jika terjadi bencana ditempatkan di fasilitas publik, seperti kantor dan sekolah untuk menjaga netralitas.
Sementara itu hampir semua camat yang menyampaikan laporan mengaku akan menggunakan fasilitas publik seperti sekolah atau kantor yang berada di wilayah masing-masing sebagai alternatif TPS jika terjadi bencana saat hari pemungutan suara. Sebelumnya, berdasarkan perkiraan BMKG, bulan Februari dan Maret merupakan puncak musim penghujan hampir diseluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Dimana curah hujan di atas normal.
“Kami sangat mengkhawatirkan terjadinya potensi bencana hidrometeorologi, sebelumnya sudah terjadi di Kabupaten Kolaka, kami turut prihatin atas musibah tersebut, namun itu baru diawal puncak musim hujan, puncak sesungguhnya di Februari Maret ini,” ungkap kepala BMKG pusat Dwikorita Karnawati. Dia meminta Pemprov Sultra bersama para kepala daerah yang ada di Sulawesi Tenggara untuk melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan apalagi menjelang pelaksanaan pemilu yang tinggal dua pekan lagi. Hadir juga dalam Rapat itu, Sekda Kota Kendari, Kasat Pol PP dan Kepala Bagian Pemerintahan. (AL/HS)
