Soal Mutasi Atlet PORPROV, KONI Sultra : Boleh Pindah, Tapi Harus Ada Rekomendasi

HALUANSULTRA.ID – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan tanggapan terkait protes Pengprov Cabor terkait aturan mutasi atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Sultra 2026.

KONI menegaskan atlet yang ingin mewakili kabupaten atau kota tertentu wajib memenuhi ketentuan administrasi, termasuk kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal itu disampaikan Ketua KONI Sultra, Andi Ady Aksar, melalui Ketua Harian KONI Sultra Dr H Sofyan SE MM, bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sultra La Ode Daerah Hidayat serta Sekretaris KONI Sultra Dr Lasawali.

Baca Juga

4 hari  lalu

Cegah Pemalsuan, Pemprov Sultra Dorong Perangkat Daerah Perluas Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

746 Admin HS

Dalam keterangannya, Sofyan menjelaskan bahwa atlet yang berasal dari luar Sultra wajib memiliki KTP Sultra dengan masa kepemilikan minimal dua tahun saat Porprov berlangsung.

Selain itu, atlet juga harus melengkapi Surat Keterangan mutasi atlet sebagai dokumen persyaratan. Ketentuan tersebut berlaku bagi atlet yang melakukan perpindahan dari luar provinsi ke Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, atlet yang memiliki KTP Sultra tetapi ingin berpindah untuk mewakili kabupaten atau kota lain juga harus memenuhi persyaratan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Panen Padi di Tengah Kekeringan, Gubernur Optimis Koltim jadi Motor Swasembada Pangan

1465 Admin HS

Atlet wajib memperoleh rekomendasi resmi dari Ketua KONI kabupaten atau kota asal sesuai daerah yang tercantum dalam KTP.

Misalnya, atlet yang memiliki KTP Kendari kemudian ingin mewakili Muna atau Bombana, harus mendapatkan rekomendasi dari KONI Kendari sebagai daerah asal. “Ketentuan tersebut diterapkan untuk mengatur perpindahan atlet,” tegas Sofyan.

Lanjut dia, KONI Sultra juga menetapkan ketentuan jumlah peserta untuk setiap cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada PORPROV XV Sultra 2026. Setiap cabang olahraga wajib diikuti minimal empat kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara.

Jika suatu cabang olahraga hanya diikuti tiga kabupaten atau kota, maka cabor tersebut tidak dapat dipertandingkan dalam PORPROV XV Sultra 2026. “Kalau hanya tiga kabupaten atau kota, tidak bisa dipertandingkan. Minimal harus empat,” jelas Sofyan.

Ditempat yang sama, Kadispora Sultra La Ode Daerah Hidayat menyampaikan, ketentuan tersebut berkaitan dengan kesiapan pembinaan olahraga di daerah.

“Kabupaten dan kota diharapkan melakukan persiapan secara terencana agar atlet dapat berkompetisi dalam ajang olahraga provinsi,” pungkasnya. (Hms)