HALUANSULTRA.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L tahun anggaran 2023, sebesar 5 persen. Hal tersebut, disampaikan Menkeu dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/02/2023).
Menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. “Dalam situasi yang tidak pasti, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan. Cadangkan itu artinya 95 persen Bapak dan Ibu sekalian tetap menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. Semua prioritas yang paling penting tetap jalan. Coba cadangkan 5 persen yang dianggap tidak prioritas,” kata Sri Mulyani.
Untuk itu, Menkeu meminta, masing-masing K/L dapat memprioritaskan belanja penting, sehingga tetap dapat mencapai sasaran strategis dan program dari masing-masing K/L. “Setiap Kementerian/Lembaga tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan.
Kita memberikan amplopnya besar itu dan kemudian beliau-beliau yang harus mengelolanya,” ujar Menkeu. Ia mengungkapkan, belanja K/L hingga akhir tahun anggaran rata-rata 94 hingga 95 persen, tidak menyentuh angka 100 persen.
Sehingga, pencadangan 5 persen tersebut, tidak memengaruhi kinerja dan tetap mencapai target pembangunan dari masing-masing K/L. “Biasanya belanjanya juga enggak sampai 100 persen. Yang paling hebat itu biasanya bisa 98 persen. Rata-rata mereka di 94 persen hingga 95 persen.
So actually, saya itu sebetulnya mengatakan, 5 persen yang sering enggak kepakai itu saya bintangin ya Bu, Pak. You can do semua programnya,” kata Menkeu. Sri Mulyani menjelaskan, pencadangan ini penting dilakukan untuk menghadapi berbagai gejolak dan ketidakpastian yang masih akan muncul.
Misalnya, saat pandemi, APBN menyangga dan mengabsorb berbagai guncangan yang muncul. “APBN meredam shock. Karena kalau kita enggak punya APBN yang kuat, shock yang tadi jatuh penerimaan dan kita ikut jatuh dari sisi belanja, ekonominya bakalan nyungsepnya dalam banget.
Jadi kita mengabsorbs shock yang luar biasa besar ini,” ujar Menkeu. Volatilitas juga dapat dilihat dari harga batu bara dan crude palm oil (CPO). Tahun lalu, harga batu bara melonjak hingga USD400 per ton, saat ini sudah berada di kisaran USD200 per ton.
Sementara itu, CPO juga telah mengalami penurunan menjadi USD900 per ton. Selain itu, harga minyak juga pernah mengalami kenaikan, sehingga subsidi energi naiknya luar biasa dari Rp150 triliun menjadi sekitar Rp550 triliun.
“Kalau kita enggak redam, rakyat harus membayar harga minyak tiga kali lipat. Ekonomi pasti nyungsep. Itu subsidi dinikmati seluruh rakyat Indonesia, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dari pajak juga. Jadi, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan,” kata Sri Mulyani. (HS/DEP)
