HALUANSULTRA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar rapat paripurna, Senin 18 Maret 2024 di Ruang Rapat Toronipa. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Heri Asiku, didampingi wakil ketua lainnya H. Jumardin dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi, Asrun Lio. Rapat ini membahas terkait Penjelasan Gubernur atas Raperda Tetang Riset dan Inovasi. Kemudian, agenda lainnya soal Penjelasan DPRD Atas Empat Buah Raperda Hak Prakarsa Dewan.
“Rapat kita mulai, untuk agenda awal mari kita dengarkan Penjelasan Gubernur atas Raperda Tetang Riset dan Inovasi yang akan dibacakan oleh Plt Sekwan, Andi Rajjalangi, mewakili Pj Gubernur Sultra, bapak Andap Budhi Revianto,” ujar Heri Asiku, saat memimpin rapat.
Andi Rajjalangi yang diberi amanah mengatakan, bahwa rancangan peraturan daerah tersebut telah disampaikan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk difasilitasi dan diharmonisasi sehingga pada hari ini telah sampai pada pembahasan di sidang paripurna.
“Rapat dewan, dan hadirin yang saya hormati, Pemprov Sultra memiliki pemahaman bahwa pengembangan riset dan inovasi merupakan salah satu tonggak pembangunan yang harus diperhatikan, agar pelaksanaan pembangunan memiliki landasan yang kuat, karena dilakukan berdasarkan kajian yang mendalam dan komprehensif,” ucap Andi.
Kata dia, sebagai langkah awal, pemerintah mengusulkan peraturan daerah ini untuk dapat memperkuat kebijakan pemerintah berbasis bukti yang berangkat dari hasil-hasil riset. Nah riset dan inovasi memegang peranan penting dalam membangun produktifitas dan perekonomian masyarakat di daerah untuk lebih maju dan mandiri. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi gerakan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya regulasi terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara,masyarakat dan dunia usaha untuk memacu kreatifitas dalam meningkatkan daya saing daerah.
“Berdasarkan pasal 386 s/d pasal 390 undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengatur bahwa inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkat kan kinerja penyelenggaranpemerintahan daerah,” bebernya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut dia, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah.
“Atas nama pemerintah provinsi, terima kasih kepada ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD, serta kepada semua pihak yang telah dan terus mendukung berbagai kebijakan yang ditempuh Pemprov Sultra,” tutupnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan agenda kedua terkat Penjelasan DPRD atas Empat Buah Raperda Hak Prakarsa Dewan. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Fajar Ishak Dj, MH. Dalam sambutannya, Fajar Isak mengatakan, bahwa sebelum memasuki tahapan pembicaraan tingkat I, keempat buah Raperda masing-masing, Raperda Tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren.
Kemudian, Raperda Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, lalu Raperda Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan terakhir Raperda Tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi, telah melalui serangkaian proses kajian yang mendalam dan komprehensif dalam proses penyusunannya.
Tentunya, kata Fajar Ishak, menjadi harapan besar agar apa yang telah dirintis hari ini menjadi komitmen untuk terus melahirkan peraturan daerah yang berkualitas, bukan saja dari sisi substansi materinya tetapi juga prosedur formil yang senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
“Dan yang tidak kalah penting tentunya peraturan yang kita bentuk nantinya dapat berperan dan berkontribusi nyata, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bagi daerah yang kita cintai,” jelasnya. (HS)
